Jika Rocky Gerung di Lingkaran Kekuasaan: Apa Alasan Menerima?

JAKARTA — Saat memutuskan untuk menerima atau menolak, saya tidak yakin seseorang merasa yakin dengan keputusan itu. Bahkan saat Rocky Gerung memutuskan untuk menerima posisi sebagai anggota Wantimpres pun masih menghadirkan pertanyaan yang lebih mendasar.

Yaitu: jika dinyatakan tidak ada alasan Rocky untuk menolak kekuasaan, apa yang kini menjadi alasan untuk tidak menerimanya?

Pertanyaan tersebut penting karena Rocky selama ini dikenal sebagai sosok yang lantang mengkritik pemerintah dan kerap menempatkan dirinya di luar lingkaran kekuasaan. Ketika seseorang dengan reputasi seperti itu menerima jabatan yang memberinya akses ke pusat pengambilan keputusan, publik wajar menguji konsistensi antara pemikiran, sikap, dan tindakannya.

Jadi, yang perlu digaris bawahi adalah menerima jabatan tidak otomatis berarti mengkhianati idealisme. Sebaliknya, menolak jabatan juga tidak serta-merta membuktikan seseorang lebih independen.

Dijelaskan dalam filsafat politik, hubungan antara idealisme dan kekuasaan bukan persoalan sederhana. Kekuasaan dapat menjadi instrumen untuk mewujudkan gagasan, tetapi sekaligus berpotensi membatasi kebebasan orang yang berada di dalamnya.

Dari sudut pandang itu, menerima jabatan bisa menjadi pilihan yang masuk akal. Idealisme tidak harus berhenti sebagai kritik dari luar. Ia juga dapat diwujudkan melalui keterlibatan langsung.

Tetapi di sinilah persoalan sebenarnya dimulai. Saat seseorang masuk ke dalam kekuasaan untuk memengaruhi kekuasaan, atau justru perlahan-lahan dipengaruhi olehnya.

Filsuf Yunani Aristoteles memperkenalkan konsep phronesis, yakni kebijaksanaan praktis dalam mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan etis dan situasi konkret.

Dalam kerangka tersebut, idealisme tidak cukup berhenti sebagai gagasan yang terdengar benar. Ia harus diuji ketika seseorang menghadapi pilihan nyata, terutama ketika prinsip berhadapan dengan kepentingan dan konsekuensi.

Jika Rocky menerima jabatan dengan keyakinan bahwa ia dapat memberikan pertimbangan yang lebih baik kepada Presiden, keputusan itu perlu dinilai berdasarkan kemampuannya menjalankan peran tersebut.

Apakah ia berani menyampaikan kritik ketika kebijakan pemerintah bermasalah? Apakah ia tetap mengemukakan pandangan yang tidak menyenangkan bagi penguasa? Dan apakah ia bersedia mempertahankan argumennya ketika berhadapan dengan kepentingan politik?

Pertanyaan-pertanyaan itu lebih penting daripada sekadar memperdebatkan keputusannya menerima jabatan.

Sebab, kebijaksanaan praktis bukan hanya kemampuan berada dekat dengan pusat keputusan. Ia juga menuntut keberanian membedakan antara apa yang menguntungkan penguasa dan apa yang benar bagi kepentingan publik.

Sosiolog Max Weber membedakan etika keyakinan (ethic of conviction) dan etika tanggung jawab (ethic of responsibility). Hal itu menguatkan argumen Aristoteles.

Etika keyakinan menekankan kesetiaan pada prinsip. Seseorang bertindak berdasarkan apa yang diyakininya benar. Sementara itu, etika tanggung jawab menuntut seseorang mempertimbangkan konsekuensi nyata dari tindakannya.

Dalam konteks Rocky, menolak jabatan dapat dipahami sebagai cara mempertahankan jarak dari kekuasaan agar kebebasan kritik tetap terjaga. Namun, menerima jabatan juga dapat dibenarkan jika ia meyakini keterlibatan langsung memungkinkan kontribusi yang lebih besar bagi kepentingan publik.

Kedua pilihan itu tidak otomatis benar ataupun salah. Yang membedakannya adalah alasan, tujuan, dan konsekuensi yang bersedia ditanggung.

Namun, etika tanggung jawab tidak boleh menjadi pembenaran tanpa batas. Dalih bahwa seseorang masuk ke dalam pemerintahan demi memperbaiki keadaan bisa berubah menjadi alasan untuk terus bertahan, bahkan ketika pengaruh yang diharapkan tidak pernah terwujud.

Di titik ini, pertanyaan “apa alasan gue menerima?” harus diikuti pertanyaan lain: apa yang akan dilakukan jika keberadaannya ternyata tidak membuat keputusan pemerintah menjadi lebih baik?

Apakah ia akan tetap bertahan demi mempertahankan akses, atau berani mengambil jarak ketika prinsipnya tidak lagi dapat dijalankan?

Sebenarnya, Michel Foucault mengingatkan bahwa kekuasaan bukan sekadar sesuatu yang dimiliki seseorang atau berada di tangan lembaga tertentu. Kekuasaan juga bekerja melalui hubungan, aturan, kebiasaan, dan cara berpikir yang dianggap wajar.

Gagasan tersebut relevan untuk memahami risiko yang dihadapi seorang intelektual ketika memasuki institusi kekuasaan. Perubahan sikap tidak selalu terjadi melalui tekanan langsung atau perintah untuk berhenti mengkritik. Ia dapat berlangsung lebih halus: seseorang mulai memahami persoalan dari sudut pandang institusi, terbiasa dengan kompromi, lalu menganggap batas-batas baru itu sebagai sesuatu yang realistis.

Bukan berarti setiap orang yang masuk pemerintahan pasti kehilangan independensi. Namun, kedekatan dengan kekuasaan menciptakan kondisi yang dapat menguji, bahkan mengubah, cara seseorang menilai persoalan.

Karena itu, independensi tidak cukup dibuktikan melalui pernyataan bahwa seseorang tetap kritis. Independensi harus terlihat dari kemampuannya mempertahankan penilaian sendiri, termasuk ketika penilaian itu bertentangan dengan kepentingan institusi tempat ia bekerja.

Berada di luar kekuasaan memang tidak menjamin seseorang bebas dari kepentingan. Namun, berada di dalam kekuasaan menambah tantangan baru: menjaga jarak kritis ketika seseorang sudah menjadi bagian dari struktur yang sebelumnya ia amati dari luar.

Filsuf Immanuel Kant menempatkan prinsip moral sebagai dasar tindakan. Dalam pendekatan ini, seseorang tidak semestinya mengubah ukuran benar dan salah hanya karena situasi berubah atau kepentingannya bergeser.

Jika Rocky selama ini mengkritik kekuasaan berdasarkan prinsip tertentu, prinsip itu semestinya tetap berlaku setelah ia menerima jabatan. Pemerintah tidak boleh memperoleh pengecualian hanya karena kini ia berada di dalam lingkaran yang sama.

Konsistensi tidak berarti seseorang dilarang mengubah keputusan. Manusia dapat memperoleh informasi baru, menilai ulang strategi, dan menemukan cara berbeda untuk memperjuangkan tujuan yang sama.

Namun, perubahan strategi harus dapat dijelaskan tanpa mengubah standar moral secara oportunistis. Jika suatu kebijakan dianggap keliru ketika dilakukan pemerintah sebelumnya, alasan yang sama harus digunakan ketika kebijakan serupa dilakukan oleh pemerintah yang kini menjadi tempatnya mengabdi.

Ujian sesungguhnya muncul ketika kepentingan kekuasaan bertentangan dengan prinsip yang diyakini. Pada saat itulah publik dapat menilai apakah seorang intelektual benar-benar hadir untuk mengingatkan kekuasaan, atau justru mulai mencari alasan untuk membenarkan keputusan-keputusannya.

Maka, pertanyaan paling penting bagi Rocky bukan sekadar mengapa ia dahulu menolak atau sekarang menerima. Pertanyaan yang lebih menentukan adalah: setelah menerima, apakah ia masih sanggup mengatakan tidak ketika kekuasaan melakukan sesuatu yang menurut prinsipnya keliru?