Greenpeace Soroti Krisis Iklim dan Biaya Hidup, Apa Tanggung Jawab Pemerintah?

JAKARTA — Greenpeace Indonesia menggelar aksi di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, Selasa (20/10/2026), untuk mendesak pemerintah agar lebih serius menangani krisis iklim. Melalui dua spanduk berukuran besar yang dibentangkan dari Monumen Selamat Datang, organisasi lingkungan tersebut menyoroti hubungan antara kerusakan lingkungan, meningkatnya biaya hidup, dan tekanan ekonomi yang dirasakan masyarakat.

Aksi yang berlangsung bertepatan dengan dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka itu membawa pesan, “Tangani Krisis Iklim, Turunkan Biaya Hidup” dan “Bencana Makin Parah, Hidup Makin Susah, Apa Kerja Pemerintah?”

Pesan tersebut menempatkan krisis iklim tidak semata-mata sebagai persoalan lingkungan, tetapi juga sebagai isu kesejahteraan masyarakat. Dampaknya berkaitan dengan kemampuan rumah tangga memenuhi kebutuhan pangan, menjaga kesehatan, mempertahankan pendapatan, dan menghadapi risiko bencana.

Dalam siaran persnya, Greenpeace menyebut banjir bandang, kebakaran hutan dan lahan (karhutla), kabut asap, serta cuaca ekstrem sebagai sejumlah persoalan yang memperburuk kualitas hidup masyarakat. Organisasi tersebut menilai dampak krisis iklim semakin berat bagi kelompok pekerja yang memiliki keterbatasan ekonomi.

Baca Juga Greenpeace di Bundaran HI: Obat Luka dari Dokter Abal-abal

Bersamaan dengan aksi tersebut, Greenpeace Indonesia menyoroti hasil riset bertajuk Besok Harga Naik! Gambaran Dampak Krisis Iklim dari Tempat Kerja, Meja Makan, dan Rumah. Riset ini membahas bagaimana dampak krisis iklim dirasakan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, mulai dari pengeluaran rumah tangga hingga produktivitas dan pendapatan.

Berdasarkan temuan yang dipublikasikan Greenpeace, sebanyak 41% responden merasakan dampak pada pola konsumsi dan biaya pangan. Sebanyak 39% merasakan dampak terhadap produktivitas dan pendapatan, sedangkan 20% lainnya merasakan dampak pada akses tempat tinggal dan biaya transportasi.

Penelitian tersebut mencakup delapan kelompok masyarakat di tiga wilayah aglomerasi di Pulau Jawa, yakni Jabodetabekjur, Cekungan Bandung, dan Kartamantul.

Angka-angka tersebut menunjukkan aspek kehidupan yang disoroti dalam riset, bukan ukuran langsung besarnya kerugian ekonomi nasional. Meski demikian, temuan itu menjadi dasar bagi Greenpeace untuk mengangkat persoalan iklim melalui pendekatan yang lebih dekat dengan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.

Dampak perubahan iklim dapat merambat melalui sejumlah jalur. Gangguan terhadap produksi dan distribusi pangan, misalnya, berpotensi memengaruhi ketersediaan serta harga bahan makanan. Bencana juga dapat mengganggu aktivitas ekonomi, merusak aset, meningkatkan pengeluaran rumah tangga, dan menghambat akses masyarakat terhadap layanan dasar.

Bagi pekerja dengan pendapatan tidak tetap, gangguan cuaca maupun bencana dapat menimbulkan persoalan berlapis. Ketika aktivitas kerja terhenti, pendapatan dapat menurun, sementara kebutuhan untuk transportasi, kesehatan, dan pemulihan kondisi rumah tangga justru meningkat.

Greenpeace secara khusus menyoroti nelayan serta pekerja ekonomi gig, termasuk pengemudi ojek daring dan pekerja lepas, sebagai kelompok yang rentan terhadap dampak tersebut.

Persoalan ini memperlihatkan bahwa pembahasan mengenai krisis iklim tidak dapat dipisahkan dari kebijakan perlindungan sosial, ketahanan pangan, infrastruktur, dan perlindungan sumber penghidupan.

Dua Tahun Pemerintahan dan Tuntutan Akuntabilitas Kebijakan

Pemilihan momentum dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran memberikan dimensi politik pada aksi Greenpeace. Melalui demonstrasi tersebut, organisasi lingkungan itu mempertanyakan sejauh mana kebijakan pemerintah telah menjawab risiko iklim yang berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat.

Juru Kampanye Keadilan Iklim Greenpeace Indonesia, Jeanny Sirait, menyatakan bahwa cuaca ekstrem dan bencana ekologis tidak hanya mengancam keselamatan serta kesehatan, tetapi juga mengganggu sumber penghidupan, menekan pendapatan, dan mendorong kenaikan harga pangan.

Greenpeace juga mengkritik prioritas anggaran pemerintah. Dalam siaran persnya, organisasi tersebut menyoroti program Makan Bergizi Gratis yang dinilainya berpotensi menambah tekanan inflasi harga pangan, serta pemangkasan anggaran penanggulangan bencana ketika masyarakat menghadapi berbagai risiko bencana.

Pernyataan tersebut merupakan posisi dan kritik Greenpeace. Untuk menilai dampak suatu program terhadap inflasi maupun efektivitas alokasi anggaran kebencanaan, diperlukan data pelaksanaan anggaran, indikator harga, serta kajian yang dapat menguji hubungan sebab-akibat secara lebih menyeluruh.

Meski demikian, persoalan yang diangkat membuka ruang evaluasi terhadap konsistensi kebijakan pemerintah. Komitmen mengenai pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, ketahanan pangan, dan kesejahteraan masyarakat perlu dilihat bersama kemampuan kebijakan publik dalam mengurangi kerentanan terhadap bencana dan perubahan iklim.

Pertumbuhan ekonomi tidak dengan sendirinya menggambarkan pemerataan manfaat pembangunan. Ketika kelompok masyarakat tertentu masih menghadapi risiko kehilangan pendapatan atau meningkatnya pengeluaran akibat bencana, indikator ekonomi makro perlu dilengkapi dengan ukuran ketahanan rumah tangga dan kualitas hidup.

Karena itu, tuntutan penanganan krisis iklim juga menyentuh persoalan akuntabilitas: bagaimana pemerintah menetapkan prioritas, mengalokasikan anggaran, mengukur hasil program, dan memastikan kelompok paling rentan mendapatkan perlindungan yang memadai.

Respons Pemerintah Daerah dan Proses Evakuasi Aktivis

Aksi Greenpeace turut mendapat tanggapan dari Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung. Dikutip ANTARA pada Selasa (20/10/2026), Pramono menyatakan bahwa aksi tersebut merupakan bagian dari hak masyarakat dalam negara demokrasi. Namun, ia mengingatkan pentingnya menjaga ketertiban umum.

Baca Juga Klarifikasi Sudah Terbit, Mengapa Informasi Salah Masih Dipercaya?

Spanduk yang dibentangkan dari Monumen Selamat Datang kemudian diturunkan petugas gabungan sekitar pukul 08.00 WIB.

Menurut laporan ANTARA, enam aktivis Greenpeace Indonesia yang terdiri atas dua perempuan dan empat laki-laki dievakuasi dari monumen tersebut. Proses evakuasi melibatkan kepolisian, unsur TNI, serta petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan Jakarta Pusat.

Salah seorang aktivis perempuan dilaporkan lemas setelah turun dari monumen dan dibawa menggunakan ambulans untuk mendapatkan penanganan medis.

Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Reynold E.P. Hutagalung, menyatakan bahwa kepolisian mengutamakan keselamatan para aktivis. Ia juga mengingatkan agar penyampaian pendapat memperhatikan keselamatan, ketertiban umum, dan perlindungan cagar budaya.

Monumen Selamat Datang dan kawasan Bundaran HI sendiri telah ditetapkan sebagai struktur cagar budaya melalui Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 271 Tahun 2024.

Respons tersebut memperlihatkan dua aspek yang berjalan bersamaan dalam peristiwa ini: penyampaian aspirasi sebagai bagian dari kehidupan demokrasi dan kewajiban menjaga keselamatan serta ketertiban di ruang publik.

Sementara itu, tanggapan Pramono yang diberitakan ANTARA berkaitan dengan kebebasan berpendapat dan ketertiban umum. Tanggapan tersebut tidak dengan sendirinya menjawab substansi tuntutan Greenpeace mengenai kebijakan iklim dan dampaknya terhadap biaya hidup.

Komunikasi Krisis Iklim Perlu Melampaui Isu Lingkungan

Aksi di Bundaran HI memperlihatkan bagaimana isu lingkungan dapat dikomunikasikan melalui persoalan yang dekat dengan pengalaman sehari-hari. Alih-alih hanya berbicara mengenai emisi, deforestasi, atau kenaikan suhu, Greenpeace menghubungkan krisis iklim dengan harga pangan, pendapatan, kesehatan, dan keamanan ekonomi rumah tangga.

Pendekatan tersebut membuat isu iklim memiliki relevansi yang lebih luas. Bagi masyarakat yang belum menempatkan perubahan iklim sebagai perhatian utama, dampak terhadap harga kebutuhan pokok atau kestabilan pekerjaan dapat menjadi pintu masuk untuk memahami persoalan lingkungan.

Namun, efektivitas komunikasi publik tidak cukup diukur dari perhatian yang diperoleh sebuah aksi. Perhatian media dan percakapan masyarakat merupakan tahap awal. Perubahan pemahaman, keterlibatan publik, respons kebijakan, serta hasil nyata bagi kelompok rentan merupakan dimensi lain yang perlu dinilai.

Aksi simbolik di ruang publik dapat membantu menyederhanakan pesan, menarik perhatian media, dan mendorong suatu isu masuk ke dalam agenda pembicaraan. Di sisi lain, substansi tuntutan perlu ditopang data yang dapat diverifikasi, rekomendasi kebijakan yang jelas, serta mekanisme untuk mengukur perkembangan setelah perhatian publik terbentuk.

Bagi pemerintah, tantangannya adalah menerjemahkan komitmen penanganan iklim menjadi kebijakan yang terukur. Hal ini mencakup penguatan mitigasi dan adaptasi, kesiapsiagaan bencana, perlindungan pekerja rentan, ketahanan pangan, serta transparansi penggunaan anggaran.

Bagi organisasi masyarakat sipil, tantangannya adalah menjaga agar perhatian yang dihasilkan melalui kampanye tidak berhenti pada momentum pemberitaan. Data yang kuat, pemantauan kebijakan, dan evaluasi dampak diperlukan untuk mempertahankan relevansi isu dalam diskusi publik.

Krisis iklim pada akhirnya bukan hanya persoalan tentang kondisi lingkungan pada masa mendatang. Dampaknya dapat berkaitan dengan keputusan ekonomi, kualitas hidup, dan kemampuan masyarakat menghadapi risiko yang semakin kompleks.

Aksi Greenpeace di Bundaran HI pada 20 Oktober 2026 kembali menempatkan persoalan tersebut di ruang publik. Pertanyaan berikutnya bukan hanya seberapa besar perhatian yang dihasilkan aksi itu, melainkan bagaimana tuntutan penanganan krisis iklim diterjemahkan menjadi kebijakan yang dapat diuji hasilnya dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.