Jika Gibran Mundur, Ini Mekanisme Penggantian Wakil Presiden

JAKARTA — Niat Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk mundur membuka babak baru dalam ketatanegaraan Indonesia. Jika benar terealisasi, untuk pertama kalinya negara akan menerapkan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, ketentuan hasil Amendemen Ketiga pada 2001 yang hingga kini belum pernah dijalankan.

Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) wajib menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari untuk memilih wakil presiden baru dari dua calon yang diusulkan Presiden. Ketentuan serupa juga tercantum dalam Undang-Undang MD3 sebagai salah satu wewenang MPR, sementara tata cara teknis persidangannya diatur melalui Peraturan MPR tentang Tata Tertib.

Presiden Memegang Kunci Pertama

Dalam mekanisme tersebut, Presiden Prabowo Subianto memegang peran awal yang menentukan. Presiden menjadi satu-satunya pihak yang berwenang mengusulkan dua nama calon wakil presiden kepada MPR. Sebagaimana dijelaskan Dr. Nicholay Aprilindo dalam tulisannya di HukumID, penggantian wakil presiden tidak dilakukan melalui pemilihan umum ulang, melainkan melalui pemilihan dalam sidang paripurna MPR.

Baca Juga RANS Klarifikasi Kontrak Influencer Rp14,69 Miliar, KPK Turun Menelaah

MPR yang terdiri atas 580 anggota DPR dan 152 anggota DPD kemudian memilih satu dari dua calon yang diajukan Presiden. Menurut HukumID, setelah menerima kedua nama tersebut, MPR membentuk tim verifikasi untuk memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen calon. Proses pemeriksaan itu berlangsung paling lama tujuh hari sebelum pemilihan dibawa ke sidang paripurna.

Wakil presiden pengganti akan menjabat hingga berakhirnya masa jabatan Presiden Prabowo pada Oktober 2029. Selama terjadi kekosongan jabatan, UUD 1945 tidak mengatur penunjukan pejabat sementara ataupun pelaksana tugas (plt) wakil presiden. Dengan demikian, Presiden menjalankan pemerintahan tanpa wakil presiden hingga MPR memilih dan melantik penggantinya.

Dua Jalur Berbeda, Satu Konsekuensi Konstitusional

Niat mundur Gibran muncul di tengah dorongan sejumlah anggota DPR untuk menggunakan hak menyatakan pendapat (HMP). Usulan tersebut disebut didukung sekitar 50 anggota DPR dari enam fraksi. Meski sama-sama berpotensi mengakhiri masa jabatan Gibran, pengunduran diri dan pemberhentian melalui mekanisme konstitusional merupakan dua jalur yang berbeda.

Jalur pengunduran diri relatif lebih singkat. Sementara itu, pemberhentian melalui Pasal 7A dan 7B UUD 1945 harus melewati sejumlah tahapan, mulai dari penggunaan hak menyatakan pendapat di DPR, pemeriksaan oleh Mahkamah Konstitusi yang dapat berlangsung paling lama 90 hari, hingga pengambilan keputusan oleh MPR dalam sidang yang dihadiri sekurang-kurangnya tiga perempat anggota.

"Selama belum ada pernyataan resmi kita tunggu saja," kata Ketua DPR Puan Maharani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11/2026). Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa hingga saat itu belum ada surat pengunduran diri resmi yang diajukan Gibran.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut Gibran telah menyampaikan niat mundur dalam pertemuan dengan Prabowo yang berlangsung sekitar 2,5 jam. Namun, dalam pertemuan tersebut, Gibran juga meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). Pihak Istana tidak menetapkan tenggat waktu terkait permintaan tersebut.

Baca Juga Gibran Berniat Mundur, Prabowo Belum Beri Keputusan

Pertama Kali Sejak Mohammad Hatta

Jika benar mengundurkan diri, Gibran akan menjadi wakil presiden pertama yang meninggalkan jabatannya secara sukarela sejak Mohammad Hatta pada 1 Desember 1956. Pengisian jabatan yang ditinggalkan Gibran juga berpotensi menjadi penerapan pertama Pasal 8 ayat (2) dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia.

Setelah Hatta mengundurkan diri, Indonesia sempat menjalani periode panjang tanpa wakil presiden. Presiden Soekarno tidak memiliki wakil presiden hingga masa jabatannya berakhir pada 1967. Saat itu, UUD 1945 sebelum amendemen belum mengatur batas waktu maupun mekanisme pengisian kekosongan jabatan wakil presiden.

Preseden berikutnya terjadi pada 2001, ketika MPR memilih Hamzah Haz untuk menggantikan posisi wakil presiden setelah Megawati Soekarnoputri naik menjadi presiden. Namun, pemilihan tersebut masih menggunakan ketentuan lama karena Pasal 8 ayat (2) baru disahkan melalui Amendemen Ketiga UUD 1945 pada November 2001.

Celah konstitusional yang sebelumnya memungkinkan jabatan wakil presiden kosong dalam waktu panjang akhirnya ditutup melalui amendemen tersebut. Kini, pengisian kekosongan jabatan wakil presiden menjadi kewajiban konstitusional yang dibatasi tenggat paling lama 60 hari.

Jika pengunduran diri Gibran benar-benar terjadi, Indonesia tidak hanya akan menghadapi pergantian pejabat negara, tetapi juga menguji mekanisme konstitusi yang selama ini belum pernah diterapkan. Perkembangan ini melanjutkan rangkaian Polemik Gibran: Dari Putusan MA ke Ujian Konstitusi di DPR, yang telah dimuat sebelumnya di portal ini.