JAKARTA — Nilai kontrak pengadaan jasa influencer pemerintah sebesar Rp14,69 miliar yang melibatkan perusahaan terafiliasi dengan Raffi Ahmad memasuki babak baru. Setelah temuan Indonesia Corruption Watch (ICW) memicu perhatian publik, RANS akhirnya menyampaikan klarifikasi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga menyatakan akan menelaah apakah terdapat unsur tindak pidana dalam pengadaan tersebut.
Dalam keterangannya pada Rabu, 11 November 2026, PT Rans Entertainment Indonesia Tbk menjelaskan bahwa nilai kerja sama dengan dua kementerian itu bukan semata-mata pembayaran untuk mengunggah konten di media sosial. Perusahaan menyebut anggaran tersebut mencakup produksi konten, perjalanan, logistik, kehadiran influencer dalam acara, program luar jaringan atau off-air, serta aktivitas promosi lainnya.
RANS juga menyatakan seluruh pekerjaan dilakukan melalui mekanisme pengadaan yang berlaku, termasuk platform e-Katalog dan INAPROC. Perusahaan mengklaim telah memenuhi persyaratan administrasi, teknis, dan komersial dalam setiap kerja sama.
Pada saat yang hampir bersamaan, KPK merespons temuan ICW dengan menyatakan akan melihat terlebih dahulu apakah terdapat unsur dugaan tindak pidana korupsi dan apakah persoalan tersebut masuk dalam kewenangan lembaga antirasuah.
Baca Juga
Jika Gibran Mundur, Ini Mekanisme Penggantian Wakil Presiden
Dua respons itu belum mengakhiri polemik. Sebaliknya, perhatian kini bergeser pada pertanyaan yang lebih mendasar: bagaimana kontrak tersebut disusun, apa saja pekerjaan yang dibayar menggunakan anggaran negara, dan bagaimana pemerintah mengukur manfaat dari belanja komunikasi publik bernilai miliaran rupiah tersebut.
RANS: Nilai Kontrak Bukan Hanya untuk Unggahan Media Sosial
RANS menyebut total nilai kerja sama mencapai Rp14.696.955.002. Angka tersebut terdiri atas lima kampanye bersama Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi pada 2024 senilai sekitar Rp3,9 miliar serta tiga kampanye bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada 2025–2026 senilai sekitar Rp10,79 miliar.
Sekretaris Korporat PT Rans Entertainment Indonesia, Chintami M. Sihombing, menjelaskan bahwa penetapan nilai kerja sama mengacu pada commercial rate card yang juga digunakan RANS untuk melayani klien lain.
Menurut perusahaan, perhitungan harga mempertimbangkan ruang lingkup pekerjaan, jenis layanan, jumlah konten, lokasi kegiatan, kompleksitas pelaksanaan, hingga hasil pekerjaan atau deliverables yang disepakati.
RANS turut memaparkan hasil pelaksanaan kampanye. Perusahaan mengklaim telah menghasilkan lebih dari 150 keluaran pekerjaan dari seluruh proyek tersebut. Lebih dari 120 keluaran berasal dari tiga kampanye bersama KKP, sementara lebih dari 25 lainnya berasal dari kampanye promosi museum bersama Kementerian Kebudayaan.
Secara kumulatif, RANS menyebut seluruh kampanye itu mencatat lebih dari 52,6 juta penayangan di berbagai kanal digital. Perusahaan menyatakan kewajiban pekerjaan telah diserahkan kepada masing-masing klien.
Penjelasan tersebut memberikan gambaran bahwa ruang lingkup kontrak tidak terbatas pada publikasi satu atau dua unggahan. Ada produksi materi, aktivitas promosi, perjalanan, serta kehadiran figur publik dalam sejumlah kegiatan yang diklaim menjadi bagian dari paket pekerjaan.
Namun, angka jumlah keluaran dan penayangan belum dengan sendirinya menjawab seluruh pertanyaan mengenai efektivitas belanja. Jumlah konten menunjukkan volume pekerjaan, sedangkan jumlah penayangan menggambarkan jangkauan distribusi. Keduanya belum cukup untuk memastikan apakah pesan pemerintah benar-benar diterima oleh kelompok sasaran atau menghasilkan perubahan yang diharapkan.
Di sinilah dokumen kontrak, rincian komponen biaya, laporan pelaksanaan, dan indikator keberhasilan menjadi penting. Tanpa informasi tersebut, publik hanya memperoleh gambaran umum dari nilai kontrak dan capaian yang disampaikan perusahaan.
Delapan Paket Pengadaan yang Disorot ICW
Polemik ini bermula dari temuan ICW mengenai delapan paket pengadaan jasa influencer yang melibatkan PT Rans Animasi Indonesia. Temuan tersebut ditelusuri melalui data realisasi pengadaan kementerian dan lembaga pada portal INAPROC.
Lima paket berasal dari lingkungan Kemendikbudristek pada 2024, sedangkan tiga paket lainnya berasal dari KKP pada periode 2025–2026.
Bentuk pekerjaan yang tercatat mencakup penayangan konten melalui kanal YouTube RANS Entertainment, Instagram, dan TikTok, termasuk penggunaan akun Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Pengadaan juga mencakup kehadiran Raffi Ahmad dalam kegiatan kementerian.
ICW menyoroti sejumlah aspek, mulai dari besarnya anggaran, mekanisme pemilihan penyedia, hingga kemungkinan adanya persaingan yang terbatas dalam proses pengadaan. Organisasi antikorupsi itu juga mempertanyakan potensi benturan kepentingan karena Raffi Ahmad merupakan pemegang saham mayoritas perusahaan yang terlibat sekaligus menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni.
Penting untuk membedakan temuan tersebut dari kesimpulan hukum. Sorotan ICW merupakan hasil pemantauan terhadap data pengadaan dan tata kelola belanja pemerintah. Dugaan penyimpangan atau benturan kepentingan masih membutuhkan pemeriksaan terhadap dokumen, proses, dan pihak yang terlibat.
Demikian pula, nilai Rp14,69 miliar merupakan akumulasi nilai kontrak yang diungkap dalam temuan tersebut. Angka itu tidak dapat langsung diartikan sebagai uang yang diterima secara pribadi oleh Raffi Ahmad.
KPK Belum Menyatakan Ada Penyelidikan
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan lembaganya akan melihat apakah temuan ICW mengandung unsur dugaan tindak pidana korupsi. KPK juga perlu memastikan apakah persoalan tersebut termasuk dalam kewenangannya sebelum menentukan langkah lanjutan.
Budi menyarankan kementerian terkait melakukan evaluasi terhadap proses pengadaan barang dan jasa, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi.
Pernyataan itu menunjukkan bahwa KPK belum mengumumkan dimulainya penyelidikan atau menetapkan pihak tertentu sebagai pihak yang diperiksa. Tahap yang disampaikan kepada publik masih berupa penelaahan awal atas temuan dan kewenangan penanganan.
Baca Juga
Gibran Berniat Mundur, Prabowo Belum Beri Keputusan
Meski demikian, respons KPK membuat persoalan ini tidak lagi hanya berada dalam ruang perdebatan antara organisasi masyarakat sipil dan perusahaan penyedia jasa. Ada aspek hukum yang akan dilihat, terutama apabila ditemukan indikasi penyimpangan dalam proses pengadaan.
Salah satu hal yang perlu diperiksa adalah apakah spesifikasi kebutuhan sejak awal disusun berdasarkan tujuan komunikasi pemerintah atau justru mengarah pada penyedia dan kanal tertentu. Dalam pengadaan barang dan jasa, kebutuhan yang dirumuskan secara terlalu spesifik dapat memengaruhi ruang persaingan. Namun, penilaian atas hal tersebut harus didasarkan pada dokumen pengadaan dan ketentuan yang berlaku, bukan semata-mata pada nama penyedia yang terpilih.
Alasan KKP dan Pertanyaan tentang Ukuran Keberhasilan
Sebelum RANS menyampaikan klarifikasi terbarunya, KKP telah menjelaskan alasan menggunakan jasa influencer. Kementerian menyebut kerja sama tersebut ditujukan untuk memperluas jangkauan informasi mengenai program prioritas, termasuk program yang membutuhkan komunikasi kepada masyarakat di berbagai wilayah.
KKP menyatakan pemilihan mitra komunikasi mempertimbangkan jumlah pengikut, tingkat interaksi, jangkauan audiens, dan persebaran pengikut secara geografis. Strategi komunikasi juga disebut tidak hanya mengandalkan influencer, tetapi menggunakan berbagai kanal, mulai dari media massa hingga platform digital.
Pertimbangan tersebut dapat menjadi bagian dari strategi komunikasi pemerintah. Program publik memang membutuhkan penyampaian informasi yang menjangkau kelompok masyarakat dengan karakteristik berbeda. Figur publik dengan audiens besar dapat menjadi salah satu saluran distribusi pesan.
Akan tetapi, besarnya pengikut atau jumlah penayangan tidak otomatis menjadi ukuran keberhasilan kebijakan komunikasi. Kampanye pemerintah memiliki tujuan yang berbeda dari promosi produk komersial. Informasi mengenai program perikanan, pembangunan kampung nelayan, atau kebijakan kebudayaan semestinya tidak berhenti pada seberapa banyak orang melihat konten.
Ukuran keberhasilan juga perlu menjawab apakah informasi dipahami, apakah kelompok sasaran terjangkau, dan apakah komunikasi tersebut membantu masyarakat mengakses program pemerintah. Tanpa indikator yang jelas, angka penayangan berpotensi menjadi ukuran yang mudah dipamerkan tetapi belum tentu menggambarkan manfaat publik.
Karena itu, evaluasi terhadap belanja influencer semestinya tidak hanya menghitung jumlah konten dan jangkauan audiens. Pemerintah juga perlu menjelaskan dasar pemilihan kanal, alasan penggunaan figur tertentu, perbandingan biaya dengan alternatif penyedia lain, serta hasil yang ingin dicapai dari setiap kampanye.
Persoalan Benturan Kepentingan Tidak Selesai dengan Rate Card
Salah satu bagian paling sensitif dalam polemik ini adalah posisi Raffi Ahmad. Ia dikenal sebagai figur publik dan pemegang saham mayoritas perusahaan yang disebut dalam temuan ICW. Pada saat yang sama, Raffi menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni.
RANS menyatakan memahami perhatian publik terhadap posisi tersebut. Perusahaan juga menegaskan bahwa kerja sama dengan instansi pemerintah dilakukan secara profesional dan mengikuti prosedur pengadaan yang berlaku.
Namun, penjelasan mengenai commercial rate card pada dasarnya menjawab bagaimana perusahaan menetapkan harga jasa. Hal itu belum otomatis menjawab pertanyaan mengenai pengelolaan potensi benturan kepentingan.
Kedua persoalan tersebut perlu diperiksa secara terpisah. Harga yang mengacu pada tarif komersial tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa proses pengadaan bebas dari persoalan. Sebaliknya, adanya hubungan antara pemegang saham perusahaan dan pejabat publik juga tidak otomatis membuktikan telah terjadi pelanggaran.
Pemeriksaan perlu melihat apakah terdapat keterlibatan pejabat dalam pengambilan keputusan, apakah hubungan kepentingan telah diungkapkan, bagaimana proses pemilihan penyedia dilakukan, dan apakah mekanisme pengadaan memberikan kesempatan yang wajar bagi penyedia lain.
Transparansi dalam situasi seperti ini bukan hanya soal menyatakan bahwa prosedur telah dipatuhi. Publik membutuhkan informasi yang memungkinkan klaim tersebut diuji secara objektif.
Publik Menunggu Dokumen, Bukan Hanya Pernyataan
Klarifikasi RANS dan respons KPK memberikan perkembangan baru, tetapi sejumlah pertanyaan masih terbuka. Rincian biaya setiap komponen pekerjaan, dokumen pemilihan penyedia, dasar penetapan harga, laporan hasil kegiatan, hingga evaluasi manfaat kampanye menjadi informasi yang relevan untuk menjernihkan persoalan.
Kementerian terkait juga memiliki tanggung jawab untuk menjelaskan bagaimana kebutuhan komunikasi dirumuskan dan mengapa penyedia tertentu dipilih. Jika seluruh proses telah sesuai ketentuan, keterbukaan dokumen dan hasil evaluasi akan membantu memperkuat penjelasan tersebut.
Di sisi lain, KPK perlu menentukan apakah temuan yang disampaikan ICW mengandung indikasi tindak pidana dan berada dalam ruang lingkup kewenangannya. Proses itu perlu dibedakan dari penilaian administratif terhadap pengadaan yang dapat dilakukan oleh kementerian maupun lembaga pengawas terkait.
Belanja komunikasi publik pada dasarnya bukan persoalan ketika pemerintah menggunakan jasa kreator atau influencer. Tantangannya terletak pada bagaimana uang negara dibelanjakan, siapa yang dipilih, apa yang dikerjakan, dan seberapa besar manfaat yang dapat dipertanggungjawabkan.
Nilai Rp14,69 miliar kini telah dijelaskan oleh RANS sebagai biaya untuk serangkaian kampanye dengan berbagai komponen pekerjaan. Namun, penjelasan perusahaan belum menggantikan kebutuhan untuk menguji proses pengadaan dan hasilnya secara terbuka. Pada akhirnya, ukuran akuntabilitas bukan terletak pada besarnya jangkauan sebuah akun atau reputasi penyedia jasa, melainkan pada kemampuan pemerintah membuktikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan memang menghasilkan manfaat bagi masyarakat.
Sylvania Bahar
Faisal Purbowo
Amalia Rahmadani
Lufthy Sintia