AI Butuh Data Center, Data Center Butuh Air

JAKARTA — Kecerdasan artifisial atau artificial intelligence (AI) semakin dekat dengan kehidupan sehari-hari. Teknologi ini digunakan untuk mencari informasi, membuat gambar, merangkum dokumen, menulis, hingga membantu menyelesaikan pekerjaan dalam hitungan detik. Namun, di balik kemudahan tersebut, terdapat infrastruktur fisik yang menopang seluruh prosesnya.

Server, unit pemrosesan grafis (graphics processing unit atau GPU), jaringan, pasokan listrik, sistem pendingin, dan pusat data (data center) menjadi bagian penting dari ekosistem AI. Semakin besar kebutuhan komputasi, semakin besar pula infrastruktur yang harus disiapkan untuk menjalankannya.

Persoalan ini menjadi perhatian di Indonesia setelah pembangunan pusat data AI milik BDx Data Centers di kawasan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, dihentikan sementara pada 28 September 2026. Proyek AI Campus 2 (CGK4) tersebut direncanakan memiliki kapasitas hingga 640 megawatt (MW). Penghentian dilakukan karena dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) belum diterbitkan. Peletakan batu pertama proyek itu berlangsung pada 22 September 2026.

Peristiwa tersebut membuka persoalan yang lebih luas daripada sekadar perizinan: bagaimana memastikan pembangunan infrastruktur AI dapat mendorong pertumbuhan ekonomi digital tanpa mengabaikan kebutuhan energi, sumber daya air, dan kepentingan masyarakat di sekitarnya?

AI Tidak Berjalan di Ruang Virtual

AI kerap dipersepsikan sebagai teknologi yang sepenuhnya berada di ruang digital. Padahal, setiap layanan AI bergantung pada perangkat keras yang menjalankan proses komputasi, menyimpan data, dan menghubungkan berbagai sistem. Pusat data menjadi salah satu fondasi utama yang memungkinkan proses tersebut berlangsung.

Baca Juga Industri Media dan Perubahan Pusat Perhatian Audiens

Komputasi dalam skala besar menghasilkan panas sehingga perangkat di dalam pusat data membutuhkan sistem pendingin. Bergantung pada teknologi yang digunakan, proses pendinginan dapat memerlukan air secara langsung. Besarnya kebutuhan air berbeda-beda, tergantung pada desain sistem, kapasitas fasilitas, dan kondisi operasionalnya.

Dengan demikian, pertumbuhan AI tidak hanya membutuhkan kapasitas komputasi yang lebih besar. Teknologi ini juga membutuhkan pasokan listrik, infrastruktur jaringan, lahan, dan sumber daya untuk menjaga fasilitas tetap beroperasi.

Kasus Jatiluhur memperlihatkan bagaimana kebutuhan infrastruktur digital mulai bersinggungan langsung dengan persoalan lingkungan dan kepentingan masyarakat.

Menurut Institute for Essential Services Reform (IESR), proyek BDx direncanakan memiliki kapasitas 640 MW dan berlokasi sekitar lima kilometer dari Waduk Jatiluhur. Untuk tahap pengembangan berikutnya, kebutuhan air diperkirakan mencapai 384 liter per detik atau sekitar 33.000 meter kubik per hari. Sementara itu, konsumsi listrik fasilitas tersebut dapat mencapai sekitar 5,6 terawatt-jam (TWh) per tahun apabila kapasitas 640 MW beroperasi penuh sepanjang tahun.

Angka tersebut menggambarkan besarnya kebutuhan sumber daya yang dapat menyertai pembangunan infrastruktur AI. Tantangannya bukan hanya menyediakan kapasitas komputasi, tetapi juga memastikan sumber daya untuk mengoperasikannya tersedia secara andal dan dikelola secara berkelanjutan.

Mengapa Air Menjadi Persoalan?

Persoalannya bukan semata-mata karena pusat data membutuhkan air. Hal yang lebih mendasar adalah dari mana air tersebut berasal, berapa banyak yang dibutuhkan, dan bagaimana penggunaannya berinteraksi dengan kebutuhan masyarakat serta lingkungan.

Waduk Jatiluhur memiliki peran penting dalam penyediaan air, termasuk untuk irigasi pertanian di Jawa Barat. Karena itu, kebutuhan air pusat data perlu diperhitungkan bersama kebutuhan rumah tangga, pertanian, dan sektor lain yang bergantung pada sumber daya yang sama.

Pada 5 Oktober 2026, Pemerintah Kabupaten Purwakarta membahas dokumen AMDAL proyek tersebut dengan melibatkan sejumlah pihak, termasuk akademisi Universitas Indonesia dan peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Salah satu pokok pembahasannya adalah kebutuhan air untuk operasional pusat data.

Dalam pertemuan itu, Bupati Purwakarta Saepul Bahri Binzein menyampaikan bahwa kebutuhan air operasional BDx diperkirakan mencapai 27 liter per detik dan direncanakan dipasok melalui sistem penyediaan air minum setempat.

Menurut keterangan pemerintah daerah yang diberitakan Bisnis.com, sistem penyediaan air minum di sekitar lokasi memiliki kapasitas izin sekitar 120 liter per detik. Dari jumlah tersebut, sekitar 70 liter per detik telah digunakan sehingga secara teoritis masih terdapat kapasitas 50 liter per detik. Jika 27 liter per detik dialokasikan untuk BDx, sisa kapasitas secara perhitungan menjadi 23 liter per detik. Namun, pemerintah daerah menegaskan bahwa perhitungan itu masih perlu diuji melalui kajian teknis, termasuk dengan mempertimbangkan kondisi musim kemarau.

Angka 27 liter per detik tersebut berbeda dari proyeksi 384 liter per detik yang disampaikan IESR. Keduanya merujuk pada konteks yang berbeda: angka 27 liter per detik merupakan perkiraan kebutuhan operasional yang dibahas dalam skenario pasokan air pemerintah daerah, sedangkan angka 384 liter per detik merupakan proyeksi kebutuhan pada tahap pengembangan berikutnya.

Karena itu, kedua angka tersebut tidak dapat dibandingkan tanpa memahami tahapan pembangunan, kapasitas operasional yang diasumsikan, sumber air yang akan digunakan, serta metode penghitungan masing-masing.

Di sinilah kajian teknis dan lingkungan menjadi penting. Pertanyaannya bukan sekadar berapa banyak air yang tersedia, melainkan berapa banyak yang dapat digunakan secara berkelanjutan tanpa mengganggu kebutuhan masyarakat dan fungsi lingkungan.

Ketika Ekonomi Digital Bertemu Sumber Daya Fisik

Indonesia berupaya memperkuat posisinya dalam ekonomi digital. Investasi pusat data menjadi salah satu bagian dari upaya tersebut karena aktivitas bisnis, komunikasi, penyimpanan informasi, dan berbagai layanan digital membutuhkan kapasitas komputasi yang semakin besar.

Perkembangan AI generatif turut meningkatkan kebutuhan terhadap infrastruktur komputasi berkapasitas tinggi. Berbagai layanan membutuhkan perangkat keras yang mampu memproses data dalam jumlah besar, sementara perusahaan teknologi terus mengembangkan kapasitas untuk memenuhi permintaan pasar.

Karena itu, pembangunan pusat data bukan sekadar pembangunan gedung, melainkan investasi pada infrastruktur ekonomi digital.

Namun, infrastruktur tersebut memiliki konsekuensi fisik yang harus diperhitungkan. Pusat data membutuhkan listrik, sistem pendingin, jaringan komunikasi, dan lahan. Besarnya kebutuhan setiap sumber daya bergantung pada kapasitas fasilitas, desain teknologi, serta pola operasionalnya.

Transformasi digital pada akhirnya tidak menghilangkan kebutuhan terhadap sumber daya fisik. Sebagian kebutuhan itu justru berpindah ke infrastruktur yang menopang layanan digital.

Indonesia Membutuhkan Data Center dan Standar yang Jelas

Kasus Jatiluhur juga memperlihatkan pentingnya kerangka regulasi yang dapat mengimbangi pertumbuhan investasi pusat data. Pembangunan fasilitas berkapasitas besar membutuhkan kepastian bagi investor sekaligus perlindungan terhadap lingkungan, akses energi, dan kepentingan masyarakat.

IESR menilai Indonesia perlu memperkuat regulasi yang menjadikan aspek lingkungan, sosial, dan energi sebagai bagian dari persyaratan pembangunan pusat data. Tanpa standar nasional yang memadai, penilaian dan pengawasan berisiko bergantung pada penanganan masing-masing proyek serta kapasitas pemerintah daerah.

Baca Juga Bekerja Bersama AI: Evolusi Baru dalam Operasional Industri Media

Skala kebutuhan energi turut menunjukkan bahwa persoalan ini berpotensi meluas. Menurut proyeksi yang dikutip IESR, Kementerian Komunikasi dan Digital memperkirakan kebutuhan listrik pusat data di Indonesia dapat melampaui 2 gigawatt (GW) pada 2029. Sementara itu, PLN memperkirakan kebutuhan tersebut dapat mencapai 25 GW pada 2035. Angka-angka ini merupakan proyeksi, bukan konsumsi listrik aktual saat ini.

Jika kapasitas pusat data terus bertambah, pemerintah dan industri perlu memastikan kecukupan pasokan listrik, keandalan jaringan, efisiensi energi, serta ketersediaan air di lokasi pembangunan.

Indonesia membutuhkan kerangka yang memungkinkan investasi digital berkembang dengan standar keberlanjutan yang jelas sejak awal. Perizinan, kajian dampak, dan keterbukaan informasi kepada masyarakat seharusnya menjadi bagian dari perencanaan proyek, bukan sekadar tahapan administratif setelah pembangunan dimulai.

Teknologi Juga Bisa Menjadi Bagian dari Solusi

Pembahasan mengenai kebutuhan air tidak harus berujung pada pertentangan antara teknologi dan lingkungan. Inovasi teknologi dapat membantu mengurangi penggunaan sumber daya apabila dipertimbangkan sejak tahap perancangan.

Salah satu pendekatan yang dapat dipertimbangkan adalah sistem pendingin tertutup atau closed-loop cooling system. Sistem ini mengedarkan kembali cairan pendingin dalam suatu sirkuit sehingga berpotensi mengurangi kebutuhan air tambahan. Besarnya penghematan tetap bergantung pada desain sistem, kondisi operasional, dan teknologi yang digunakan.

IESR juga mendorong penggunaan sistem pendingin tanpa air atau sistem sirkulasi tertutup, penerapan standar efisiensi energi yang lebih ketat, serta peningkatan pemanfaatan energi terbarukan di pusat data. Rekomendasi tersebut merupakan usulan kebijakan dari IESR, bukan keterangan bahwa seluruh persyaratan itu telah berlaku sebagai kewajiban nasional.

Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa efisiensi perlu menjadi bagian dari desain sejak awal. Pusat data masa depan tidak cukup hanya dirancang berdasarkan kapasitas komputasi. Konsumsi energi, kebutuhan air, teknologi pendinginan, sumber pasokan listrik, dan dampak lingkungan juga perlu diperhitungkan.

Tantangannya bukan memilih antara AI dan lingkungan, melainkan membangun infrastruktur AI yang mampu berkembang tanpa menciptakan tekanan sumber daya yang tidak terkendali.

Perlombaan AI Bukan Hanya Soal Model

Perkembangan AI sering diberitakan melalui kemampuan model yang semakin canggih: model mana yang lebih akurat, siapa yang memiliki kapasitas komputasi lebih besar, dan siapa yang mampu menghasilkan gambar atau video dengan kualitas lebih tinggi.

Namun, persaingan AI juga merupakan persaingan infrastruktur. Negara yang ingin memperkuat posisinya dalam ekonomi AI membutuhkan pasokan listrik yang andal, jaringan telekomunikasi yang kuat, pusat data dengan kapasitas memadai, sumber daya manusia, serta regulasi yang memberikan kepastian bagi investasi.

Pada saat yang sama, seluruh infrastruktur tersebut harus beroperasi secara efisien. Penambahan kapasitas tanpa perencanaan sumber daya yang memadai dapat meningkatkan tekanan terhadap sistem energi dan lingkungan.

Keunggulan sebuah negara dalam ekonomi AI karena itu tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi yang dikembangkan, tetapi juga oleh kemampuan mengelola sumber daya yang menopangnya. Efisiensi dan keberlanjutan perlu menjadi bagian dari daya saing, bukan sekadar pelengkap setelah investasi dilakukan.

AI Ada di Cloud, tetapi Infrastrukturnya Berdiri di Tanah

Transformasi digital kerap dipahami sebagai cara untuk membuat aktivitas manusia lebih praktis. File dapat disimpan di cloud, data dapat diolah dengan bantuan AI, dan berbagai layanan dapat diakses melalui perangkat yang berada di tangan.

Namun, kemudahan tersebut tidak berarti teknologi menjadi tanpa kebutuhan fisik. Di balik layanan digital terdapat pusat data yang membutuhkan listrik, sistem pendingin, jaringan, lahan, dan sumber daya lainnya.

Kasus Jatiluhur menjadi pengingat bahwa percepatan ekonomi digital perlu direncanakan secara menyeluruh. Besarnya investasi dan kapasitas komputasi memang penting, tetapi keduanya bukan satu-satunya ukuran keberhasilan pembangunan infrastruktur AI.

Ketersediaan sumber daya, dampak lingkungan, kepentingan masyarakat, dan kepatuhan terhadap perizinan juga harus menjadi bagian dari pertimbangan. Tanpa perencanaan yang matang, pertumbuhan kapasitas digital berisiko menimbulkan persoalan yang sebenarnya dapat diantisipasi sejak awal.

Pertumbuhan AI Harus Berjalan Bersama Efisiensi

Indonesia memiliki peluang untuk mengambil bagian dalam pertumbuhan ekonomi berbasis AI dan pusat data. Namun, peluang tersebut membutuhkan fondasi yang kuat: perizinan yang jelas, kajian lingkungan yang memadai, perencanaan energi yang terukur, dan pengelolaan air yang memperhitungkan kebutuhan masyarakat.

Industri juga perlu terus mengembangkan teknologi yang lebih efisien, mulai dari sistem pendingin dengan konsumsi air lebih rendah hingga pemanfaatan energi yang lebih bersih. Di sisi lain, pemerintah perlu memastikan kajian dampak dan informasi penting mengenai proyek dapat diakses serta ditelaah oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Pertumbuhan teknologi tidak seharusnya hanya diukur dari seberapa cepat kapasitas komputasi bertambah, tetapi juga dari seberapa efisien dan bertanggung jawab kapasitas tersebut digunakan.

AI mungkin beroperasi melalui cloud, tetapi infrastrukturnya tetap berdiri di atas tanah. Teknologi ini membutuhkan listrik untuk bekerja, sistem pendingin untuk menjaga perangkat tetap beroperasi, dan pada sistem tertentu, air untuk mendukung proses pendinginan.

Karena itu, ketika membicarakan masa depan AI, pertanyaannya bukan hanya seberapa canggih teknologi ini akan berkembang, melainkan juga seberapa berkelanjutan infrastruktur yang membuatnya terus berjalan.

Tantangan Indonesia bukan sekadar menjadi negara yang menggunakan AI atau menarik investasi pusat data, tetapi membangun ekosistem AI yang memperhitungkan kebutuhan energi, air, lingkungan, dan kepentingan masyarakat sejak awal.