JAKARTA — Nama Raffi Ahmad kembali menjadi sorotan setelah Indonesia Corruption Watch (ICW) mengungkap delapan paket pengadaan jasa influencer pemerintah dengan nilai keseluruhan Rp14,69 miliar. Penelusuran tersebut menghubungkan sejumlah kontrak dari dua kementerian dengan PT Rans Animasi Indonesia, perusahaan yang memiliki keterkaitan kepemilikan dengan figur publik sekaligus Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni tersebut.
Temuan yang diumumkan pada 9 November 2026 itu bersumber dari penelusuran data realisasi pengadaan kementerian dan lembaga pada portal INAPROC milik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
Lima paket pengadaan berasal dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi pada 2024. Tiga paket lainnya berasal dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sepanjang 2025–2026.
Temuan tersebut segera menarik perhatian karena mempertemukan tiga hal yang sensitif dalam tata kelola pemerintahan: penggunaan anggaran negara untuk komunikasi publik, hubungan bisnis figur publik, dan posisi seseorang yang juga memegang jabatan di lingkungan pemerintahan.
Persoalannya bukan sekadar siapa yang menjadi influencer atau berapa banyak pengikut yang dimiliki. Pertanyaan yang lebih mendasar adalah bagaimana kontrak tersebut diberikan, apa dasar pemilihannya, dan bagaimana manfaatnya dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Delapan Paket Pengadaan yang Menyeret Nama RANS
Berdasarkan rincian yang dipaparkan ICW, lima paket pengadaan melalui satuan kerja Museum dan Cagar Budaya di lingkungan Kemendikbudristek pada 2024 memiliki nilai sekitar Rp3,9 miliar.
Pengadaan tersebut mencakup penayangan video di kanal YouTube RANS Entertainment senilai Rp452,69 juta. Penayangan Instagram Reels akun @raffinagita1717 tercatat sebesar Rp205,89 juta, sedangkan Instagram Story pada akun yang sama mencapai Rp575,65 juta.
Selain publikasi konten, terdapat pengadaan jasa kehadiran atau event attendance senilai Rp2,52 miliar. Satu paket lainnya berupa penayangan konten TikTok dengan nilai Rp144,42 juta.
Sementara itu, KKP memiliki tiga paket pengadaan dengan nilai keseluruhan sekitar Rp10,8 miliar. Pada 2025, Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut mengadakan jasa influencer engagement senilai Rp3,59 miliar. Pada tahun yang sama, Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya mengadakan jasa serupa untuk pembangunan BINS senilai Rp3,6 miliar.
Pengadaan berikutnya tercatat pada 2026 melalui Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap. Paket tersebut berupa jasa publikasi influencer untuk program Kampung Nelayan Merah Putih Cemaga Utara, Natuna, dengan nilai Rp3,6 miliar.
Jika seluruh paket dijumlahkan, nilainya mencapai Rp14.696.955.002.
Angka tersebut merupakan akumulasi nilai kontrak pengadaan yang ditemukan ICW. Nilai itu tidak otomatis menunjukkan jumlah uang yang diterima secara pribadi oleh Raffi Ahmad. Pihak yang tercatat sebagai penyedia adalah PT Rans Animasi Indonesia.
Perbedaan antara nilai kontrak perusahaan dan pendapatan pribadi figur publik perlu dijaga dalam pemberitaan. Namun, hubungan antara perusahaan, pemilik, dan pihak yang memiliki posisi publik tetap relevan untuk diperiksa, terutama ketika pengadaan menggunakan anggaran negara.
Raffi Ahmad: Figur Publik, Pengusaha, dan Utusan Khusus Presiden
Sorotan terhadap Raffi Ahmad tidak bisa dilepaskan dari posisinya di luar dunia hiburan. Ia dilantik sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni pada 22 Oktober 2024.
Di sisi lain, ICW menelusuri hubungan kepemilikan antara PT Rans Animasi Indonesia dan PT Rans Entertainment Indonesia. Berdasarkan dokumen korporasi yang dirujuk dalam temuan tersebut, Raffi Ahmad memiliki mayoritas saham di perusahaan induk dan kepemilikan langsung di PT Rans Animasi Indonesia.
Keterkaitan ini menjadi penting karena KKP tercatat memberikan tiga paket kontrak kepada perusahaan tersebut sepanjang 2025–2026, setelah Raffi Ahmad menduduki jabatan sebagai Utusan Khusus Presiden.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai potensi konflik kepentingan. Apakah hubungan antara jabatan publik dan aktivitas bisnis telah dikelola sesuai ketentuan? Bagaimana proses pengadaan berlangsung? Apakah terdapat keterlibatan atau pengaruh pejabat yang memiliki hubungan dengan penyedia?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut layak dijawab secara terbuka.
Meski demikian, hubungan kepemilikan perusahaan dan keberadaan kontrak pemerintah tidak dengan sendirinya membuktikan adanya intervensi, penyalahgunaan jabatan, ataupun tindak pidana. Penilaian semacam itu membutuhkan pemeriksaan terhadap dokumen pengadaan, proses pengambilan keputusan, dan bukti yang dapat diverifikasi.
Dalam konteks ini, posisi Raffi Ahmad sebagai pejabat publik membuat transparansi menjadi semakin penting. Masyarakat berhak mengetahui bagaimana potensi konflik kepentingan dikelola, tanpa harus terlebih dahulu menganggap seseorang bersalah.
Popularitas Tidak Otomatis Menjadi Ukuran Keberhasilan
Penggunaan influencer dalam komunikasi pemerintah sebenarnya bukan praktik yang sepenuhnya baru. Pemerintah memiliki kebutuhan untuk menjangkau kelompok masyarakat yang tidak selalu mengakses kanal informasi resmi. Figur publik dengan basis pengikut besar dapat membantu memperluas jangkauan pesan, terutama pada kelompok usia muda dan pengguna aktif media sosial.
Raffi Ahmad dan ekosistem RANS memiliki daya jangkau yang besar di industri hiburan digital. Dari perspektif pemasaran, popularitas dan jaringan distribusi tersebut dapat menjadi pertimbangan ketika sebuah lembaga ingin menyampaikan pesan kepada audiens tertentu.
Namun, jangkauan bukan satu-satunya ukuran keberhasilan komunikasi.
Jumlah pengikut, tayangan, interaksi, dan tingkat keterlibatan audiens memang dapat memberikan gambaran mengenai performa sebuah kampanye. Akan tetapi, indikator tersebut belum cukup untuk menjelaskan apakah informasi yang disampaikan benar-benar dipahami masyarakat, mengubah perilaku, atau membantu mencapai target program pemerintah.
Sebuah konten dapat memperoleh jutaan tayangan tanpa menghasilkan pemahaman yang memadai. Sebaliknya, kampanye dengan jangkauan lebih kecil mungkin justru lebih efektif apabila mampu menjangkau kelompok sasaran yang tepat.
Di sinilah persoalan pengukuran kinerja menjadi penting. Setiap pengadaan jasa komunikasi seharusnya memiliki tujuan yang jelas, sasaran audiens, indikator keberhasilan, serta laporan pelaksanaan yang dapat diperiksa.
Tanpa perangkat evaluasi tersebut, pemerintah akan kesulitan membedakan antara komunikasi yang benar-benar memberikan manfaat dan pengeluaran yang hanya menghasilkan popularitas sesaat.
Ketika Pengadaan Komunikasi Memerlukan Penjelasan
ICW juga mempertanyakan alasan kementerian menggunakan jasa pihak ketiga ketika masing-masing instansi telah memiliki perangkat komunikasi publik. Kemendikbudristek memiliki unit hubungan masyarakat dan informasi publik, sedangkan KKP memiliki biro humas yang menjalankan fungsi komunikasi kelembagaan.
Keberadaan unit internal tidak berarti penggunaan pihak eksternal selalu tidak diperlukan. Kampanye berskala besar atau program dengan karakteristik audiens tertentu dapat membutuhkan keahlian, jaringan, dan distribusi yang tidak tersedia di dalam organisasi.
Namun, kebutuhan tersebut harus dijelaskan. Pemerintah perlu menunjukkan apa yang tidak dapat dipenuhi oleh kapasitas internal, mengapa penyedia eksternal dipilih, dan manfaat tambahan apa yang diperoleh dari kerja sama tersebut.
Sorotan ICW berikutnya menyangkut spesifikasi pengadaan. Empat paket penayangan konten Kemendikbudristek disebut menggunakan mekanisme e-purchasing melalui katalog elektronik. Namun, spesifikasi paket mencantumkan kanal YouTube RANS Entertainment serta akun Instagram dan TikTok tertentu.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai ruang persaingan bagi penyedia jasa lain. Apabila kebutuhan pemerintah sejak awal sudah merujuk pada kanal atau akun tertentu, perlu dijelaskan bagaimana proses tersebut tetap menjamin persaingan yang adil dan sesuai ketentuan pengadaan.
Aspek harga juga perlu mendapat penjelasan. ICW menyoroti penggunaan satuan detik dalam penghitungan sejumlah paket penayangan konten Kemendikbudristek. Sementara itu, tiga paket KKP dari direktorat jenderal berbeda memiliki nilai yang relatif seragam, yakni sekitar Rp3,6 miliar per paket.
Kesamaan nilai kontrak tidak serta-merta menunjukkan adanya ketidakwajaran. Setiap paket dapat memiliki ruang lingkup, target, dan beban pekerjaan yang berbeda. Namun, kondisi tersebut tetap membutuhkan penjelasan mengenai dasar penetapan harga, Harga Perkiraan Sendiri (HPS), rincian layanan, serta keluaran pekerjaan yang dijanjikan.
Uang Negara Membutuhkan Ukuran Keberhasilan
Perdebatan mengenai kontrak influencer pemerintah seharusnya mendorong evaluasi yang lebih luas terhadap strategi komunikasi kementerian dan lembaga. Selama ini, keberhasilan kampanye digital sering kali ditampilkan melalui jumlah tayangan, pengikut, dan interaksi. Padahal, kepentingan publik membutuhkan ukuran yang lebih substantif.
Pemerintah perlu menjelaskan apakah kampanye tersebut berhasil menyampaikan informasi yang benar, menjangkau kelompok sasaran, meningkatkan pemahaman, atau mendukung pencapaian program. Hasilnya juga perlu dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan dan alternatif kanal komunikasi yang tersedia.
Evaluasi semacam itu dapat membantu kementerian menentukan kapan jasa influencer memang dibutuhkan dan kapan komunikasi melalui kanal resmi sudah memadai.
Di sisi lain, perusahaan penyedia jasa komunikasi juga perlu memiliki standar pelaporan yang jelas. Kontrak tidak cukup hanya menyebut jumlah unggahan atau durasi penayangan. Ruang lingkup pekerjaan, target audiens, bukti pelaksanaan, dan hasil kampanye perlu menjadi bagian dari pertanggungjawaban.
Temuan ICW mengenai kontrak Rp14,69 miliar yang melibatkan perusahaan terafiliasi Raffi Ahmad membuka ruang untuk menguji apakah belanja komunikasi pemerintah sudah dikelola berdasarkan kebutuhan dan hasil, bukan sekadar besarnya jangkauan figur yang digunakan.
Raffi Ahmad berhak menjalankan kegiatan bisnisnya sepanjang sesuai ketentuan. Pemerintah juga memiliki hak untuk memilih strategi komunikasi yang dianggap efektif. Namun, ketika kepentingan bisnis, jabatan publik, dan anggaran negara berada dalam satu rangkaian persoalan, penjelasan yang terbuka menjadi kebutuhan yang tidak bisa dihindari.
Pada akhirnya, persoalan ini bukan tentang boleh atau tidaknya pemerintah menggunakan nama besar seorang selebritas. Persoalannya adalah apakah setiap rupiah yang dibelanjakan benar-benar menghasilkan manfaat bagi masyarakat, apakah proses pemilihannya dapat dipertanggungjawabkan, dan apakah potensi konflik kepentingan telah dikelola secara benar.