JAKARTA — Riza Chalid, ayah dari Kerry Adrianto Riza yang menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang Pertamina, tiba-tiba dikaitkan dengan dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto. Perkara tersebut turut menyeret nama mantan Kapolri, Listyo Sigit Prabowo.
Keterkaitan Riza dengan dugaan penyadapan itu sejauh ini belum didukung bukti terbuka yang kuat. Meski demikian, terdapat dua peristiwa besar sepanjang 2025 yang menarik untuk dicermati.
Peristiwa pertama terjadi sekitar empat bulan setelah Prabowo dilantik sebagai Presiden pada 20 Oktober 2024. Pada 24 Februari 2025, Kejaksaan Agung menetapkan Muhammad Kerry Adrianto sebagai tersangka. Kerry merupakan putra Riza Chalid.
Penetapan Kerry kemudian diikuti proses hukum terhadap ayahnya. Pada 10 Juli 2025, Kejaksaan Agung menetapkan Riza Chalid sebagai tersangka. Ia diduga memiliki peran melalui kepemilikan manfaat di PT Orbit Terminal Merak. Setelah beberapa kali tidak memenuhi panggilan pemeriksaan, Riza kemudian masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) pada 19 Agustus 2025.
Baca Juga
Dari Rumah Pak RT ke Rumah Kapolri: Ketika Informasi Menjadi Bisnis Kekuasaan
Peristiwa kedua adalah dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo yang, berdasarkan pengungkapan Bareskrim Polri pada 3 November 2026, disebut telah berlangsung sejak 2025 hingga 2026.
Sejumlah nomor telepon, termasuk milik Presiden, diduga dimasukkan ke dalam sistem Lawful Interceptions Management System (LIMS) tanpa melalui prosedur verifikasi sebagaimana mestinya. Perkara tersebut kemudian menyeret puluhan petinggi dan mantan petinggi Polri.
Dengan demikian, ketika proses hukum terhadap keluarga Riza mulai bergulir pada 2025, dugaan penyadapan terhadap Presiden juga disebut telah berlangsung. Dua peristiwa yang semula tampak terpisah itu kemudian menjadi perhatian setelah nama Listyo ikut terseret dalam perkara penyadapan.
Di sisi lain, upaya pengejaran terhadap Riza Chalid belum membuahkan hasil. Setelah masuk DPO, Red Notice Interpol atas namanya diterbitkan pada 23 Januari 2026. Saat itu, Listyo masih menjabat sebagai Kapolri.
Pada 1 Februari 2026, Polri menyampaikan bahwa keberadaan Riza telah diketahui dan dipetakan. Bahkan, tim disebut telah berada di negara tempat Riza terdeteksi. Namun, hingga November 2026, Riza belum berhasil dibawa kembali ke Indonesia.
Belum kembalinya Riza ke Indonesia tidak serta-merta membuktikan adanya perlindungan atau intervensi dari pihak tertentu. Namun, pernyataan Polri bahwa keberadaannya telah diketahui semestinya diikuti penjelasan mengenai langkah konkret yang ditempuh untuk memulangkannya. Publik berhak mengetahui sejauh mana proses pengejaran tersebut berjalan.
Di tengah situasi itu, nama Riza kembali menjadi perhatian setelah dugaan penyadapan terhadap Presiden mencuat. Spekulasi mengenai kemungkinan adanya motif sakit hati terhadap Prabowo pun muncul di ruang publik. Penindakan hukum terhadap bisnis yang berkaitan dengan Riza dan putranya, yang disebut bernilai ratusan triliun rupiah, dipandang sebagai pukulan besar terhadap kepentingan bisnis keluarga tersebut. Meski demikian, dugaan motif itu tetap harus dibedakan dari fakta yang telah terungkap.
Baca Juga
Communication Gap antara Indonesia-MSCI: Pemerintah Klaim Reformasi, Pasar Tuntut Bukti
Hingga kini, belum ada bukti terbuka yang menunjukkan keterlibatan Riza dalam penyadapan, hubungan operasionalnya dengan Listyo, ataupun kaitan antara perkara korupsi Pertamina dan dugaan penyadapan terhadap Presiden. Meski begitu, irisan waktu kedua peristiwa tersebut patut ditelusuri secara objektif. Penelusuran itu setidaknya perlu menjawab apakah terdapat komunikasi, pertemuan, atau rangkaian tindakan yang menghubungkan pihak-pihak terkait.
Riza Chalid dan Listyo Sigit memang berada dalam dua perkara yang berbeda. Karena itu, keduanya tidak boleh begitu saja dihubungkan hanya berdasarkan kesamaan periode waktu. Namun, perbedaan perkara juga tidak semestinya menjadi alasan untuk mengabaikan pertanyaan publik mengenai proses penegakan hukum dan keamanan kepala negara.
Ada dua hal yang perlu mendapat penjelasan secara terbuka: bagaimana dugaan penyadapan terhadap Presiden dapat berlangsung selama periode tersebut, dan mengapa Riza belum berhasil dipulangkan meskipun Polri pernah menyatakan telah mengetahui keberadaannya. Jawaban atas kedua pertanyaan ini penting untuk memastikan bahwa seluruh proses berjalan transparan dan bebas dari kepentingan di luar hukum.
Pada akhirnya, publik tentu berharap kedua perkara ini benar-benar berdiri sendiri. Namun, apabila kelak ditemukan adanya keterkaitan, negara harus mengungkapnya secara terbuka dan menindak siapa pun yang terlibat. Sebab, yang dipertaruhkan bukan sekadar nasib Riza Chalid atau Listyo Sigit, melainkan integritas penegakan hukum dan keamanan Presiden sebagai kepala negara.
Abdillah
Kevin Khanza
