JAKARTA — Polemik mengenai dokumen pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memasuki babak baru. Persoalan yang semula berkutat pada keabsahan surat penyetaraan pendidikan luar negeri kini berkembang menjadi pembahasan politik di parlemen. Sejumlah anggota DPR mendorong penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Agung (MA) yang menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran tidak sah.
Pada Selasa, 10 November 2026, Ketua DPR Puan Maharani mengonfirmasi bahwa pimpinan dewan telah menerima laporan mengenai usulan penggunaan hak tersebut. Puan menyatakan DPR akan menindaklanjutinya setelah pembukaan masa sidang dengan mengikuti mekanisme tata tertib dan ketentuan konstitusi.
Pernyataan itu menandai perubahan penting dalam perkembangan polemik. Persoalan yang sebelumnya berlangsung melalui gugatan hukum kini mulai memasuki ruang pengawasan politik. Namun, penerimaan laporan usulan HMP tidak berarti DPR telah memutuskan untuk memakzulkan Gibran. Masih ada tahapan kelembagaan dan konstitusional yang harus dilalui.
Di tengah perkembangan tersebut, publik dihadapkan pada pertanyaan yang lebih luas: bagaimana konsekuensi putusan pengadilan terhadap kedudukan seorang pejabat yang telah dilantik, sejauh mana DPR dapat menggunakan kewenangannya, dan bagaimana lembaga negara menjelaskan proses tersebut agar tidak berkembang menjadi spekulasi politik.
Dua Putusan Pengadilan dengan Ruang Lingkup Berbeda
Polemik ini tidak dapat dilepaskan dari dua putusan pengadilan yang memiliki objek dan kewenangan berbeda.
Pertama, Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Putusan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 pada 6 Oktober 2026 menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima. Perkara tersebut diajukan untuk mempersoalkan pemenuhan syarat pendidikan Gibran dalam pencalonan Wakil Presiden pada Pemilu 2024.
Dalam pertimbangannya, MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma dari luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan dengan pendidikan paling rendah tamat SMA atau sederajat sebagaimana disyaratkan undang-undang pemilu.
Namun, amar putusan MK tidak membatalkan pencalonan ataupun mendiskualifikasi Gibran dari jabatan Wakil Presiden. Mahkamah menyatakan para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara tersebut dalam rezim perselisihan hasil pemilu. MK juga menjelaskan bahwa status Gibran sebagai calon wakil presiden telah berakhir setelah pelantikan pada 20 Oktober 2024.
Dalam pertimbangannya, MK menyebut persoalan mengenai keabsahan dan keterpenuhan syarat calon presiden maupun wakil presiden secara substantif merupakan ranah lembaga yang memiliki kewenangan sesuai UUD 1945.
Perkembangan berikutnya datang dari Mahkamah Agung. Pada 30 Oktober 2026, MA mengabulkan kasasi dalam perkara Nomor 742 K/TUN/2026 yang diajukan Subhan Palal terhadap Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
Putusan tersebut menyatakan Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tentang penyetaraan pendidikan atas nama Gibran tidak sah dan batal demi hukum. MA juga memerintahkan agar surat tersebut ditarik dari pihak yang menguasainya untuk dimusnahkan.
Kedua putusan itu tidak dapat diperlakukan sebagai satu keputusan yang memiliki akibat hukum identik. MK memeriksa perkara dalam kerangka perselisihan hasil pemilu, sedangkan MA menguji keabsahan keputusan administrasi pemerintahan berupa surat penyetaraan pendidikan.
Dengan demikian, putusan MA tidak secara otomatis memberhentikan Gibran dari jabatan Wakil Presiden. Namun, putusan tersebut menambah persoalan hukum yang harus dijelaskan, terutama karena surat yang dinyatakan tidak sah berkaitan dengan dokumen yang digunakan dalam proses pencalonan.
Dokumen Pendidikan dan Penjelasan yang Belum Selesai
Salah satu bagian penting dalam pertimbangan MK adalah keterangan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mengenai dokumen yang digunakan dalam proses penyetaraan pendidikan.
Dalam persidangan, kementerian menjelaskan bahwa penerbitan surat penyetaraan pada 2019 didasarkan pada sejumlah dokumen pendidikan, termasuk dokumen hasil belajar dan Certificate of Attendance dari institusi pendidikan di luar negeri. Keterangan tersebut menjadi bagian dari bahan yang diperiksa MK ketika menilai apakah terdapat bukti kelulusan setingkat SMA atau sederajat.
MK membedakan dokumen yang menunjukkan seseorang pernah mengikuti kegiatan pendidikan dengan dokumen yang membuktikan bahwa orang tersebut telah menyelesaikan jenjang pendidikan tertentu. Perbedaan ini menjadi salah satu pokok persoalan dalam perkara tersebut.
Di sisi lain, Gibran melalui kuasa hukumnya menyampaikan penjelasan mengenai riwayat pendidikan di Singapura dan Australia. Pihak Gibran menyebut dirinya mengikuti program pra-universitas di UTS Insearch, memperoleh pengakuan atas kredit pendidikan sebelumnya, kemudian melanjutkan pendidikan melalui MDIS hingga jenjang berikutnya.
Gibran juga pernah memberikan tanggapan langsung setelah putusan MK dibacakan. Dalam keterangan resmi Sekretariat Wakil Presiden pada 7 Oktober, ia menyatakan menghormati proses hukum dan akan menindaklanjuti catatan MK mengenai dokumen pendidikan. Ia juga menyampaikan bahwa dirinya melanjutkan pendidikan hingga jenjang sarjana.
Penjelasan tersebut penting dicatat sebagai tanggapan pihak terkait. Namun, untuk menyelesaikan perbedaan antara dokumen yang menjadi dasar penyetaraan pada 2019 dan dokumen pendidikan lanjutan yang ditunjukkan kuasa hukum, diperlukan pemeriksaan terhadap dokumen asli serta pertimbangan lengkap dalam putusan MA.
Tanpa pemeriksaan tersebut, kesimpulan mengenai seluruh riwayat pendidikan Gibran akan terlalu jauh. Persoalan yang secara langsung diuji pengadilan adalah keabsahan surat penyetaraan dan bukti yang digunakan dalam proses pencalonan, bukan sekadar perdebatan mengenai apakah Gibran pernah mengikuti pendidikan di luar negeri.
DPR Mulai Membahas Hak Menyatakan Pendapat
Putusan MA kemudian menjadi pemicu menguatnya desakan politik di DPR. Sejumlah anggota parlemen menyebut pembicaraan lintas fraksi mengarah pada penggunaan Hak Menyatakan Pendapat sebagai instrumen untuk menindaklanjuti persoalan tersebut.
Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PKB, Muhammad Khozin, menyampaikan bahwa pembicaraan informal sejumlah fraksi mengerucut pada opsi HMP. Menurutnya, instrumen tersebut relevan untuk membahas persoalan yang dinilai memiliki dimensi konstitusional.
Anggota DPR dari PKS, Mardani Ali Sera, juga mengklaim bahwa dukungan terhadap pengajuan HMP telah meluas dan sejumlah anggota parlemen telah membubuhkan tanda tangan. Namun, klaim mengenai jumlah penandatangan dan dukungan fraksi masih perlu dikonfirmasi melalui dokumen resmi DPR.
Puan Maharani sendiri belum mengumumkan keputusan kelembagaan mengenai usulan tersebut. Ia hanya mengonfirmasi bahwa pimpinan DPR telah menerima laporan dan akan menentukan mekanisme tindak lanjut sesuai peraturan yang berlaku.
Perbedaan status ini penting. Pembicaraan informal, pengumpulan tanda tangan anggota, penerimaan laporan oleh pimpinan DPR, dan persetujuan resmi melalui rapat paripurna merupakan tahapan yang berbeda. Menyamakan seluruhnya sebagai keputusan DPR untuk memakzulkan Gibran dapat menimbulkan kesalahpahaman mengenai proses yang sebenarnya sedang berlangsung.
Hak Menyatakan Pendapat juga tidak identik dengan keputusan pemberhentian pejabat negara. Instrumen tersebut merupakan bagian dari fungsi konstitusional DPR untuk menyampaikan pendapat terhadap persoalan tertentu, termasuk dugaan bahwa Presiden atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat jabatan.
Pemakzulan Tidak Dapat Diputuskan oleh DPR Sendiri
Mekanisme pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden telah diatur dalam Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945. Aturan tersebut menempatkan DPR, MK, dan MPR dalam tahapan yang saling berkaitan.
Pasal 7A mengatur bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum tertentu, melakukan perbuatan tercela, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.
Sementara itu, Pasal 7B mengatur prosedur yang harus dilalui. DPR terlebih dahulu menyampaikan pendapat mengenai dugaan pelanggaran atau ketidakmampuan memenuhi syarat jabatan. Pendapat tersebut kemudian harus diperiksa dan diputus oleh MK.
Apabila MK membenarkan pendapat DPR, proses dapat dilanjutkan dengan penyampaian usul pemberhentian kepada MPR. MPR kemudian mengambil keputusan melalui sidang dengan persyaratan kehadiran dan dukungan suara sebagaimana ditentukan konstitusi.
Artinya, DPR tidak dapat langsung memberhentikan Gibran hanya melalui pengumpulan tanda tangan atau keputusan politik satu fraksi. Ada proses pembuktian dan pengujian konstitusional yang harus dilalui.
Persoalan yang kemungkinan menjadi pusat perdebatan adalah apakah pembatalan surat penyetaraan pendidikan dapat menjadi dasar untuk menyatakan Gibran tidak memenuhi syarat jabatan Wakil Presiden.
Pertanyaan tersebut tidak sederhana. Ada perbedaan antara dugaan bahwa seseorang tidak memenuhi persyaratan ketika mendaftarkan diri sebagai calon dan keadaan seseorang yang tidak lagi memenuhi syarat ketika sedang menjabat. Penafsiran terhadap hubungan kedua keadaan itu akan membutuhkan argumentasi hukum tata negara yang kuat.
Karena itu, pembahasan di DPR tidak cukup hanya mengulang amar putusan MA. Para pengusul perlu menjelaskan hubungan antara putusan tersebut, persyaratan pencalonan dalam UU Pemilu, dan ketentuan pemberhentian dalam UUD 1945.
Ketika Persoalan Hukum Berubah Menjadi Persoalan Kepercayaan
Di luar perdebatan hukum dan politik, polemik Gibran juga memperlihatkan persoalan komunikasi publik antarlembaga negara.
MK telah menjelaskan batas kewenangannya dalam perkara yang diajukan. MA kemudian memutus keabsahan surat penyetaraan. Kementerian pendidikan menjadi pihak yang menerbitkan dokumen, sementara KPU memiliki tanggung jawab dalam proses administrasi pencalonan. DPR kini menghadapi tuntutan untuk menentukan apakah persoalan tersebut perlu ditindaklanjuti melalui mekanisme pengawasan dan konstitusi.
Setiap lembaga memiliki kewenangan yang berbeda. Namun, bagi masyarakat, seluruh rangkaian tersebut berkaitan dengan satu pertanyaan yang sama: bagaimana persyaratan pejabat publik diperiksa dan siapa yang bertanggung jawab ketika dokumen yang digunakan dalam proses pencalonan kemudian dinyatakan tidak sah?
Di sinilah komunikasi pemerintah dan lembaga negara menjadi penting. Penjelasan yang hanya menekankan bahwa proses hukum telah selesai tidak cukup untuk menjawab pertanyaan mengenai konsekuensi putusan MA. Sebaliknya, pernyataan politik yang menyebut pemakzulan sebagai sesuatu yang sudah pasti juga berisiko membentuk ekspektasi yang tidak sesuai dengan proses konstitusional.
Respons Gibran setelah putusan MK pada Oktober lalu menunjukkan penghormatan terhadap proses hukum dan komitmen untuk melanjutkan tugas pemerintahan. Namun, perkembangan putusan MA dan desakan di DPR menghadirkan konteks baru yang membutuhkan penjelasan lebih lanjut.
Kejelasan mengenai dokumen pendidikan, status surat penyetaraan, serta sikap pemerintah terhadap putusan MA akan membantu mengurangi ruang spekulasi. DPR pun perlu menjelaskan tahapan yang sedang berjalan, dasar pengajuan HMP, dan bukti yang digunakan. Transparansi proses menjadi penting agar perdebatan tidak hanya berkembang melalui pernyataan politik yang saling bertentangan.
Kepercayaan publik tidak hanya bergantung pada hasil akhir sebuah perkara. Cara lembaga negara menjelaskan kewenangan, menerima kritik, dan mempertanggungjawabkan keputusan juga menentukan bagaimana masyarakat menilai kualitas pemerintahan.
Polemik Gibran kini telah bergerak melampaui persoalan satu surat penyetaraan pendidikan. Perkembangan di DPR akan menjadi ujian bagi mekanisme pengawasan kekuasaan, sementara penjelasan dari lembaga terkait akan menentukan apakah publik memperoleh pemahaman yang utuh mengenai persoalan tersebut.
Yang sedang dipertaruhkan bukan hanya kelanjutan karier politik seorang Wakil Presiden, melainkan juga konsistensi negara dalam menegakkan persyaratan jabatan, menghormati putusan pengadilan, dan menjalankan mekanisme konstitusi tanpa tekanan opini yang mendahului proses hukum.