JAKARTA — Bayangkan Pegasus berada di rumah Pak RT. Bukan di kantor polisi atau markas intelijen. Dengan teknologi tersebut, telepon genggam seseorang dapat ditembus untuk mengakses pesan, foto, percakapan, lokasi, hingga aktivitas digital pemiliknya.
Pak RT bisa mengetahui banyak hal tentang warga di lingkungannya. Siapa yang kerap mengkritik kepengurusannya, siapa pengusaha yang memiliki banyak aset, siapa pemilik kontrakan, hingga siapa yang sedang berselisih dengan tetangganya. Kehidupan pribadi warga yang semula berada di ruang privat mendadak terbuka di mata Pak RT.
Pegasus bahkan memiliki kemampuan serangan zero-click. Pada jenis serangan penyadapan tertentu, perangkat dapat terinfeksi tanpa korban perlu mengeklik tautan atau melakukan tindakan apa pun. Artinya, pemilik telepon genggam bisa menjadi sasaran tanpa menyadari adanya upaya penyusupan.
Karena tertarik, Pegasus dipinjam Pak Lurah. Jangkauan kepentingannya menjadi lebih luas. Ada pengusaha yang mengerjakan proyek pemerintah, kontraktor, pejabat kecamatan, anggota DPRD, tokoh masyarakat, hingga orang-orang yang berpengaruh terhadap kebijakan lokal. Informasi tentang hubungan bisnis, transaksi ekonomi, komunikasi politik, dan konflik kepentingan dapat memiliki nilai jauh melampaui urusan administrasi pemerintahan. Pak Lurah pun asyik bermain dengan Pegasus.
Lalu, Pegasus dipinjam teman sejawatnya, Kapolsek. Ketika kemampuan itu berada di lingkungan Polsek, skalanya berubah lagi. Penggunanya bukan sekadar pemimpin lingkungan, melainkan aparat yang memiliki kewenangan penegakan hukum, jaringan kepolisian, dan akses terhadap informasi kedinasan. Dalam skenario penyalahgunaan, informasi mengenai pengusaha, pejabat, anggota kepolisian, politikus, jurnalis, maupun masyarakat dapat menjadi sumber keunggulan yang tidak dimiliki pihak lain.
Jika kemampuan tersebut berada dalam penguasaan Kapolri, konsekuensinya jauh lebih luas. Bukan berarti seorang Kapolri otomatis memiliki akses teknis tanpa batas terhadap seluruh informasi masyarakat. Namun, kedudukan itu bersinggungan dengan struktur komando, jaringan informasi, kewenangan penegakan hukum, dan hubungan antarlembaga negara.
Rumah dalam ilustrasi tersebut bukan sekadar tempat menyimpan perangkat. Rumah menjadi simbol penguasaan: siapa yang memegang teknologi, menentukan penggunaannya, mengendalikan informasi yang dihasilkan, dan berpotensi memperoleh keuntungan darinya.
Teknologi seperti Pegasus memang tidak dengan sendirinya menciptakan bisnis perdagangan informasi. Namun, teknologi ini memperlihatkan bagaimana akses terhadap informasi dapat diperoleh, diolah, dan kemudian dimanfaatkan sebagai sumber keuntungan maupun kekuasaan. Di sinilah persoalan penyadapan bersinggungan dengan bisnis yang lebih besar: pengumpulan, pengolahan, penguasaan, dan perdagangan informasi.
Informasi: dari Sumber Ekonomi Menjadi Alat Kekuasaan
Informasi bukan sekadar kumpulan data. Informasi dapat mengubah keputusan bisnis, menentukan strategi politik, bahkan memengaruhi posisi tawar seseorang. Pihak yang mengetahui sesuatu lebih dahulu atau memiliki informasi yang tidak diketahui orang lain sering kali berada dalam posisi lebih menguntungkan.
Ekonom Kenneth J. Arrow melalui pemikirannya tentang The Economics of Information menjelaskan mengapa informasi memiliki nilai ekonomi. Seseorang bersedia mengeluarkan biaya untuk memperoleh informasi apabila pengetahuan tersebut dapat mengurangi risiko atau meningkatkan peluang keuntungan. Informasi juga memiliki keunikan: berbeda dengan barang biasa, informasi tidak habis ketika digunakan dan dapat dimanfaatkan berkali-kali.
Bayangkan seorang investor yang hendak membeli perusahaan. Laporan keuangan menunjukkan kondisi yang sehat, tetapi informasi mengenai utang tersembunyi atau konflik internal pemiliknya dapat mengubah keputusan investasi. Pihak yang memperoleh informasi tersebut lebih dahulu memiliki keunggulan dibandingkan calon pembeli lainnya.
George J. Stigler kemudian menjelaskan sisi lain persoalan ini melalui artikelnya, The Economics of Information (1961). Mencari informasi membutuhkan biaya, waktu, dan tenaga. Semakin sulit informasi diperoleh, semakin besar pula nilai yang mungkin dilekatkan padanya. Dalam konteks pengawasan digital, biaya itu bisa berupa pembelian perangkat, lisensi teknologi, infrastruktur, atau jasa pihak yang memiliki akses.
Ketimpangan penguasaan informasi juga dapat merusak keseimbangan hubungan ekonomi. George A. Akerlof melalui The Market for Lemons (1970) memperkenalkan konsep information asymmetry, yaitu keadaan ketika satu pihak memiliki informasi lebih baik daripada pihak lainnya. Pihak yang menguasai informasi lebih lengkap dapat mengambil keputusan yang menguntungkan dirinya, sementara pihak lain tidak mengetahui risiko yang sebenarnya dihadapi.
Namun, informasi tidak hanya bernilai dalam transaksi ekonomi. Michel Foucault melalui gagasan Power/Knowledge menjelaskan bahwa pengetahuan dan kekuasaan saling berkaitan. Kekuasaan tidak selalu bekerja melalui perintah atau ancaman, tetapi juga melalui kemampuan mengamati, mencatat, mengklasifikasikan, dan membentuk pengetahuan tentang orang lain.
Gagasan itu semakin relevan dalam era pengawasan digital. Seseorang yang mengetahui komunikasi, kebiasaan, hubungan, dan aktivitas pihak lain memiliki posisi lebih kuat untuk memengaruhi perilakunya. Bahkan, orang yang diawasi belum tentu mengetahui bahwa dirinya sedang menjadi objek pengawasan.
Shoshana Zuboff membawa persoalan tersebut ke ranah ekonomi digital melalui The Age of Surveillance Capitalism. Ia menjelaskan bagaimana aktivitas manusia di internet dikumpulkan, dianalisis, dan diolah menjadi produk prediksi yang memiliki nilai komersial. Data mengenai lokasi, kebiasaan, preferensi, dan perilaku konsumen dapat menjadi sumber keuntungan bagi perusahaan teknologi.
Pemikiran Zuboff terutama membahas kapitalisme pengawasan perusahaan digital, bukan perdagangan hasil penyadapan. Namun, logika yang dijelaskannya memperlihatkan bagaimana kehidupan manusia dapat berubah menjadi sumber akumulasi ekonomi ketika datanya dikuasai dan diolah pihak lain.
Jika Zuboff menjelaskan bagaimana data dapat diubah menjadi sumber keuntungan, Michael Herman melalui Intelligence Power in Peace and War membantu memahami tahap berikutnya: bagaimana informasi mentah diolah menjadi pengetahuan strategis. Rekaman percakapan, dokumen transaksi, atau metadata komunikasi perlu dikumpulkan, diverifikasi, dihubungkan, dan dianalisis untuk menghasilkan gambaran yang lebih utuh.
Sebuah percakapan mungkin terlihat biasa. Namun, ketika dihubungkan dengan catatan transaksi dan komunikasi pihak lain, informasi tersebut dapat mengungkap jaringan bisnis, hubungan politik, atau konflik kepentingan. Nilainya tidak hanya terletak pada apa yang direkam, tetapi juga pada kesimpulan yang dapat dihasilkan.
Persoalan menjadi lebih serius ketika pengetahuan tersebut berada di tangan pemegang kewenangan negara. Susan Rose-Ackerman dan Bonnie J. Palifka melalui Corruption and Government menjelaskan bagaimana kewenangan publik dapat disalahgunakan untuk keuntungan pribadi ketika mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban tidak berjalan.
Dari berbagai pemikiran tersebut, informasi setidaknya memiliki tiga dimensi nilai: ekonomi, karena dapat menghasilkan keuntungan; strategis, karena memberikan keunggulan dalam pengambilan keputusan; dan politis, karena dapat digunakan untuk memengaruhi atau menekan pihak lain.
Karena itu, hasil pengawasan tidak harus selalu dijual dalam bentuk rekaman atau dokumen untuk menghasilkan keuntungan. Informasi mengenai hubungan bisnis seseorang dapat digunakan untuk memperoleh akses proyek. Rahasia pihak tertentu dapat menjadi alat negosiasi. Informasi yang tidak pernah dipublikasikan pun bisa memiliki nilai besar karena hanya dikuasai segelintir orang.
Bisnis di Balik Teknologi Pengawasan
Kebutuhan terhadap informasi strategis melahirkan bisnis yang jauh lebih luas daripada sekadar perusahaan pembuat alat penyadapan. Rantai bisnisnya melibatkan produsen teknologi, broker, reseller, operator, perusahaan intelijen swasta, hingga pengguna akhir.
Namun, mereka tidak menjalankan bisnis yang identik. Produsen mengembangkan perangkat lunak dan sistem untuk memperoleh akses ke perangkat digital maupun jaringan komunikasi. Broker dan reseller menghubungkan produsen dengan pengguna, mengatur distribusi, atau menyediakan lisensi dan dukungan teknis. Operator menjalankan teknologi tersebut. Sementara itu, perusahaan intelijen swasta menawarkan pengumpulan dan analisis informasi untuk kebutuhan bisnis, investasi, keamanan, maupun investigasi korporasi.
Di dalam rantai tersebut, terdapat pula perusahaan yang menyediakan teknologi forensik digital. Produk mereka membantu pemeriksaan dan ekstraksi data dari perangkat untuk kepentingan investigasi. Ada juga penyedia teknologi analisis komunikasi dan lawful interception untuk kebutuhan penegakan hukum yang sah.
Perbedaan ini penting. Perusahaan pembuat perangkat tidak otomatis menjadi penjual informasi hasil penyadapan. Penjual lisensi belum tentu menjalankan operasi pengumpulan informasi. Demikian pula, perusahaan forensik digital tidak serta-merta bergerak dalam bisnis spyware ofensif atau perdagangan informasi ilegal.
Dalam bisnis spyware global, NSO Group dari Israel dikenal melalui Pegasus. Intellexa Consortium dikenal melalui Predator, sementara Saito Tech, yang sebelumnya dikenal sebagai Candiru, berkaitan dengan perangkat lunak pengawasan seperti Cyrus. Nama lain yang pernah muncul dalam pasar ini antara lain FinFisher melalui FinSpy dan Wintego Systems melalui produk Helios serta WINT.
Di sisi lain, perusahaan seperti Cellebrite, Magnet Forensics, MSAB, dan Oxygen Forensics dikenal dalam bisnis forensik digital. Adapun Verint dan Cognyte bergerak dalam ekosistem analisis komunikasi dan intelijen. Perusahaan-perusahaan tersebut berada dalam segmen bisnis yang berdekatan, tetapi produk, fungsi, dan model penggunaannya tidak dapat disamakan.
Luasnya jaringan bisnis spyware tergambar dalam proyek Mythical Beasts yang dikembangkan Atlantic Council bersama American University. Penelitian pada 2024 memetakan 435 entitas di 42 negara. Pemetaan itu mencakup vendor, pemasok, investor, perusahaan induk, mitra, dan individu yang memiliki hubungan bisnis dalam pasar spyware.
Pembaruan pada 2025 memperluas pemetaan menjadi 561 entitas di 46 negara. Angka tersebut merupakan hasil pemetaan jaringan yang berhasil diidentifikasi peneliti, bukan sensus seluruh pelaku bisnis spyware di dunia. Meski demikian, temuannya memperlihatkan bahwa bisnis ini tidak berdiri di atas satu atau dua perusahaan teknologi. Di belakangnya terdapat jaringan lintas negara yang melibatkan investasi, distribusi, pengembangan teknologi, perantara, dan hubungan komersial.
Besarnya nilai ekonomi juga terlihat dari perdagangan celah keamanan digital. Pada 2024, broker kerentanan Crowdfense dilaporkan menawarkan imbalan sekitar US$5 juta hingga US$7 juta untuk eksploitasi zero-day yang dapat menembus iPhone. Untuk Android, penawarannya mencapai US$5 juta. Dengan asumsi konversi ilustratif Rp18.090 per dolar AS, nilainya setara sekitar Rp90,5 miliar hingga Rp126,6 miliar untuk iPhone dan sekitar Rp90,5 miliar untuk Android.
Eksploitasi yang menyasar Chrome, Safari, WhatsApp, dan iMessage juga dilaporkan memiliki nilai jutaan dolar, bergantung pada jenis celah dan kemampuan yang ditawarkan. Angka tersebut merupakan penawaran pada pasar kerentanan tertentu, bukan harga baku setiap eksploitasi ataupun harga jual Pegasus.
Di sisi lain, Grand View Research memperkirakan pasar global lawful interception mencapai sekitar US$5,1 miliar pada 2024, setara kurang lebih Rp92,25 triliun dengan asumsi konversi yang sama.
Angka tersebut mencakup teknologi dan layanan pengumpulan serta analisis komunikasi secara sah. Angka itu bukan nilai pasar Pegasus ataupun perdagangan hasil penyadapan ilegal. Adapun nilai perdagangan informasi hasil penyadapan ilegal sulit dihitung karena berlangsung tersembunyi dan tidak memiliki data transaksi yang transparan.
Perbedaan itu tidak menghilangkan persoalan utamanya. Sebuah informasi dapat menghasilkan uang, akses bisnis, proyek, fasilitas, atau pengaruh terhadap keputusan pihak lain. Nilai yang diperoleh dari informasi bahkan bisa jauh melampaui biaya teknologi yang digunakan untuk mendapatkannya.
Ketika Teknologi Pengawasan Disalahgunakan
Masalah muncul ketika teknologi yang dikembangkan atas nama keamanan dan penegakan hukum digunakan di luar kendali mandatnya. Sejumlah investigasi internasional menunjukkan bahwa sasaran pengawasan tidak selalu pelaku kejahatan atau pihak yang dianggap mengancam keamanan. Jurnalis, aktivis, pembela hak asasi manusia, hingga kelompok masyarakat sipil juga pernah menjadi korban.
Di Meksiko, organisasi hak digital R3D dengan dukungan teknis Citizen Lab mengidentifikasi sejumlah jurnalis dan seorang pembela hak asasi manusia yang perangkatnya terinfeksi Pegasus pada periode 2019–2021. Pemeriksaan forensik mengonfirmasi infeksi terhadap perangkat mereka. Namun, data teknis yang tersedia tidak cukup untuk memastikan pelanggan NSO mana yang bertanggung jawab atas setiap serangan.
Kasus tersebut memperlihatkan ironi pengawasan digital. Orang-orang yang bertugas mengawasi kekuasaan justru dapat menjadi sasaran pengawasan. Ketika telepon genggam jurnalis terinfeksi, yang terancam bukan hanya privasi pribadinya, tetapi juga sumber berita, jaringan narasumber, dan dokumen investigasinya.
Di El Salvador, persoalannya menjangkau lebih banyak orang. Citizen Lab dan Access Now mengonfirmasi 35 orang—jurnalis dan anggota masyarakat sipil—yang perangkatnya berhasil terinfeksi Pegasus antara Juli 2020 dan November 2021. Dalam sejumlah kasus, satu perangkat bahkan mengalami infeksi berulang.
Angka tersebut menggambarkan betapa invasifnya teknologi ini. Ketika perangkat komunikasi jurnalis dan aktivis disusupi, pihak yang mengawasi berpotensi mengetahui siapa yang mereka hubungi, informasi apa yang sedang dikumpulkan, serta isu apa yang tengah mereka telusuri.
Di Eropa, penggunaan Pegasus berkembang menjadi persoalan politik dan kelembagaan. Parlemen Eropa membentuk komite penyelidikan PEGA untuk menelaah dugaan penyalahgunaan Pegasus dan spyware sejenis. Negara yang menjadi sorotan mencakup Polandia, Hungaria, Yunani, Spanyol, dan Siprus. Dalam rekomendasi akhirnya pada 2023, Parlemen Eropa menyoroti kelemahan perlindungan hukum dan pengawasan di sejumlah negara, khususnya Polandia dan Hungaria.
Persoalannya bukan lagi semata-mata pelanggaran privasi. Jika teknologi pengawasan digunakan terhadap politikus, jurnalis, dan pihak yang berseberangan dengan pemerintah, kompetisi demokratis dapat terganggu. Informasi rahasia berpotensi menjadi senjata untuk melemahkan lawan politik.
Jika kasus-kasus sebelumnya memperlihatkan siapa yang menjadi sasaran pengawasan, Polandia membuka pertanyaan berbeda: siapa yang sebenarnya menguasai sistem dan data hasil pengawasan?
Dalam penyelidikan penggunaan Pegasus oleh Central Anti-Corruption Bureau (CBA), Kejaksaan Nasional Polandia mengumumkan pada 12 Oktober 2026 hasil pendapat ahli dari Badan Keamanan Dalam Negeri (ABW). Para ahli menyimpulkan bahwa CBA tidak memiliki kendali penuh atas sistem. Produsen perangkat lunak secara teknis dapat memperoleh akses terhadap infrastruktur tempat materi pengawasan diproses dan disimpan. Data yang dikirim melalui sistem juga diketahui keluar dari wilayah Polandia.
Temuan tersebut tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa produsen benar-benar mengakses materi perkara tertentu. Namun, temuan itu menunjukkan risiko serius ketika lembaga negara tidak sepenuhnya mengendalikan infrastruktur dan data yang diperoleh melalui kewenangannya sendiri.
Penyalahgunaan pengawasan bahkan telah terjadi jauh sebelum Pegasus dikenal. Di Amerika Serikat, penyelidikan Church Committee pada 1975–1976 mengungkap berbagai penyimpangan lembaga intelijen, termasuk operasi FBI bernama COINTELPRO.
COINTELPRO digunakan untuk memantau, mengganggu, dan mendiskreditkan individu maupun kelompok yang dianggap mengancam kepentingan tertentu. Sasaran operasi tersebut mencakup kelompok hak sipil, aktivis politik, dan tokoh-tokoh yang kritis terhadap pemerintah. Pengungkapan ini mendorong reformasi dan penguatan pengawasan terhadap kegiatan intelijen.
Dari Meksiko, El Salvador, Eropa, hingga Amerika Serikat, pola persoalannya serupa: kewenangan pengawasan yang tertutup dan tidak dikontrol secara memadai dapat berubah menjadi instrumen penyalahgunaan. Persoalannya bukan hanya siapa yang diawasi, tetapi juga siapa yang mengendalikan teknologi, data, dan hasil pengawasannya.
Indonesia dalam Rantai Bisnis Teknologi Pengawasan
Indonesia juga menjadi bagian dari perkembangan bisnis teknologi pengawasan global.
Dalam laporan A Web of Surveillance: Unravelling a Murky Network of Spyware Exports to Indonesia yang diterbitkan pada 1 Mei 2024, Amnesty International Security Lab menelusuri perdagangan dan transfer teknologi pengawasan ke Indonesia selama periode 2017–2023.
Melalui analisis data perdagangan, informasi perusahaan, dan pemetaan infrastruktur digital, Amnesty mengidentifikasi jaringan pemasok dan perantara yang berkaitan dengan penjualan serta pengiriman teknologi pengawasan ke Indonesia. Laporan tersebut menyebut sejumlah perusahaan yang produknya teridentifikasi di Indonesia, antara lain Q Cyber Technologies yang terkait dengan NSO Group, Intellexa, Saito Tech, FinFisher, dan Wintego Systems. Jaringan distribusinya melibatkan perusahaan perantara di Indonesia dan Singapura.
Laporan itu mencatat pengiriman berbagai produk dan sistem pengawasan kepada perusahaan maupun lembaga negara di Indonesia, termasuk Polri dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Namun, temuan pengiriman harus dibaca sesuai dengan jenis produk dan bukti yang tersedia.
Salah satu catatan perdagangan yang diungkap adalah pengiriman sistem bernama WINT SYSTEM oleh perusahaan Singapura, ESW Systems Pte Ltd, kepada Slog Polri pada 9 September 2019. Nilai yang tercantum dalam dokumen pengiriman mencapai US$5,59 juta, setara sekitar Rp101,1 miliar dengan asumsi konversi ilustratif Rp18.090 per dolar AS. Amnesty menilai sistem tersebut berkaitan dengan produk pengawasan taktis WINT yang dijual Wintego Systems.
Catatan lain mencakup tiga pengiriman oleh perusahaan Singapura, Heha Pte Ltd, kepada Polri pada 2020 dan 2021. Dokumen perdagangan mendeskripsikan barang tersebut sebagai komponen sistem Cyber Intelligence Infiltration; Exfiltration System, dengan nilai gabungan sekitar US$33 juta atau setara kurang lebih Rp596,9 miliar.
Amnesty menghubungkan pengiriman tersebut dengan sistem spyware Candiru atau Saito Tech berdasarkan kesesuaian spesifikasi perangkat keras, deskripsi barang, proposal komersial yang bocor, serta temuan infrastruktur digital. Organisasi itu menyatakan memiliki tingkat keyakinan tinggi bahwa sistem Candiru dipasok kepada otoritas Indonesia sekitar 2020 dan mengidentifikasi Polri sebagai kemungkinan pengguna akhir.
Temuan tersebut memperlihatkan adanya rantai bisnis teknologi pengawasan lintas negara yang melibatkan produsen dan perantara. Namun, catatan perdagangan tidak otomatis membuktikan bagaimana teknologi digunakan, siapa yang menjadi sasaran, atau apakah hasil pengawasannya pernah diperjualbelikan.
Ada pula informasi berbeda mengenai Pegasus. IndonesiaLeaks pada 2023 menerbitkan investigasi yang menyebut Polri dan Badan Intelijen Negara (BIN) diduga memiliki akses terhadap teknologi tersebut. Amnesty mencatat laporan itu, tetapi menyatakan belum dapat mengonfirmasi secara independen klaim mengenai akses Polri dan BIN terhadap Pegasus.
Amnesty juga mengungkap dokumen tender pengadaan sistem zero-click intrusion oleh Polri pada 2017 dan 2018 melalui PT Radika Karya Utama. Namun, temuan teknis Amnesty mengenai sistem yang terkait dengan Radika tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa sistem tersebut adalah Pegasus. Laporan itu justru menyatakan bahwa bukti teknis yang ditemukan menunjukkan penggunaan sistem Circles, perusahaan yang terafiliasi dengan NSO Group, bukan bukti pasti pengadaan atau penggunaan Pegasus secara spesifik.
Karena itu, pengadaan, pengiriman, kepemilikan, penggunaan, dan penyalahgunaan harus dibedakan. Bukti pengiriman teknologi kepada lembaga tertentu tidak otomatis membuktikan bahwa teknologi tersebut digunakan untuk menyadap individu tertentu. Apalagi, bukti perdagangan perangkat tidak dapat langsung dijadikan dasar untuk menyimpulkan adanya perdagangan hasil penyadapan.
Namun, temuan tersebut cukup untuk menunjukkan bahwa pengawasan publik tidak boleh berhenti pada siapa produsennya. Perantara, pengguna akhir, tujuan pengadaan, mekanisme penggunaan, dan pengelolaan data hasil pengawasan juga perlu diperiksa.
Di luar lembaga negara, kebutuhan terhadap informasi strategis datang dari berbagai pihak. Pengusaha ingin mengetahui kondisi pesaing dan mitra bisnis. Investor membutuhkan gambaran mengenai perusahaan yang akan dibeli. Politikus berkepentingan memahami dinamika dan strategi lawan. Pengacara serta investigator membutuhkan informasi untuk mendukung pemeriksaan suatu perkara. Sementara itu, pelaku kriminal dapat memanfaatkannya untuk pemerasan, penipuan, dan manipulasi.
Kebutuhan tersebut membentuk pasar dengan karakter dan nilai yang berbeda: bisnis teknologi pengawasan, bisnis intelijen komersial, dan pasar gelap informasi. Ketiganya dapat bersinggungan, tetapi tidak identik. Informasi ilegal dapat berasal dari peretasan, kebocoran data, penyalahgunaan akses internal, pencurian dokumen, maupun penyadapan tanpa kewenangan.
Pengadaan teknologi pengawasan oleh lembaga negara belum membuktikan adanya perdagangan informasi hasil penyadapan. Namun, teknologi tersebut menciptakan kemampuan untuk memperoleh informasi yang tidak tersedia bagi masyarakat umum. Ketika akses semacam itu disalahgunakan, informasi yang dihasilkan dapat keluar dari tujuan awal pengadaannya dan memasuki kepentingan lain, mulai dari persaingan bisnis hingga transaksi ilegal.
Di sinilah risiko penyalahgunaan kewenangan bertemu dengan potensi keuntungan ekonomi. Imbalannya tidak selalu berbentuk pembayaran tunai. Akses bisnis, proyek, fasilitas, perlindungan, dan pengaruh terhadap keputusan pihak lain juga dapat menjadi bentuk keuntungan.
Dari Rumah Pak RT ke Kapolri
Kembali ke rumah Pak RT yang memiliki kemampuan Pegasus. Risiko tersebut bukan lagi sekadar ilustrasi. Pada 3 November 2026, Bareskrim Polri mengumumkan penetapan tiga orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan tanpa prosedur, akses ilegal, dan penghapusan data elektronik. Salah satunya adalah Listyo Sigit Prabowo, mantan Kapolri yang sempat menjabat Kepala Staf Kepresidenan (KSP) sebelum diberhentikan dari jabatan tersebut pada 4 November 2026. Beberapa tersangka lainnya adalah Ahrie Sonta dan Eko Hadi Santoso.
Menurut keterangan Kabareskrim, dugaan penyadapan berlangsung pada periode 2025–2026 dan menyasar nomor telepon Presiden Prabowo Subianto, pejabat negara, tokoh politik, media, organisasi masyarakat, LSM, hingga pengusaha. Penyidik menduga sejumlah nomor dimasukkan ke dalam sistem Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa prosedur yang semestinya dan tidak berkaitan dengan proses penegakan hukum.
Seluruh informasi tersebut masih merupakan konstruksi penyidikan dan dugaan tindak pidana yang harus diuji melalui proses hukum. Penetapan tersangka bukan putusan bersalah. Penting pula dicatat bahwa pengungkapan perkara tersebut belum membuktikan bahwa Pegasus digunakan dalam dugaan penyadapan tersebut. Nama sistem yang disebut penyidik adalah LIMS; jenis perangkat atau perangkat lunak yang digunakan harus merujuk pada hasil pemeriksaan dan bukti perkara.
Meski demikian, perkara ini memperlihatkan persoalan mendasar yang menjadi inti tulisan ini: pengawasan yang semestinya digunakan secara terbatas untuk kepentingan penegakan hukum dapat berubah menjadi alat penyalahgunaan kewenangan apabila prosedur, kontrol, dan pertanggungjawabannya diabaikan.
Untuk memahami risikonya, persoalan perlu ditempatkan dalam konteks yang lebih luas: bagaimana kewenangan aparat dapat berubah menjadi sumber keuntungan pribadi ketika pengawasan institusional melemah.
Kasus pemerasan terhadap pengunjung Djakarta Warehouse Project (DWP) pada Desember 2024 juga memberikan gambaran mengenai penyimpangan oleh oknum polisi. Dalam proses etik Polri, sejumlah anggota diperiksa terkait dugaan pemerasan terhadap penonton yang diamankan atas dugaan penyalahgunaan narkoba. Polri menyatakan seorang anggota terbukti melakukan pelanggaran etik berupa pemerasan. Sebanyak 45 warga negara Malaysia disebut menjadi korban dengan nilai pemerasan mencapai Rp2,5 miliar.
Begitu pula perkara mantan Kapolres Bima Kota, Didik Putra Kuncoro. Dalam persidangan pada Juli 2026, jaksa mendakwa dirinya menerima setoran dari bandar narkotika melalui mantan Kasat Narkoba. Dakwaan tersebut merupakan tuduhan penuntut umum yang masih harus dibuktikan di pengadilan. Belum lagi kasus mantan Kapolda Sumatera Barat, Teddy Minahasa, yang dihukum penjara seumur hidup karena terlibat dalam perkara peredaran narkotika.
Banyak perkara itu tidak berkaitan dengan perdagangan hasil penyadapan. Namun, semuanya memperlihatkan pola persoalan yang sama: kewenangan negara yang diberikan untuk melindungi masyarakat dapat dibelokkan menjadi sumber keuntungan pribadi.
Karena itu, integritas individu saja tidak cukup untuk mencegah penyalahgunaan. Harus ada pembatasan akses, pencatatan setiap penggunaan, audit independen, pengawasan peradilan, serta mekanisme pertanggungjawaban yang dapat diuji. Pengelolaan data hasil pengawasan juga harus memiliki batas penyimpanan, pembatasan pihak yang dapat mengakses, dan mekanisme penghapusan yang dapat diaudit.
Tanpa mekanisme tersebut, kewenangan penegakan hukum dapat berubah menjadi alat pemerasan, akses informasi menjadi sumber keuntungan, dan teknologi negara menjadi instrumen kepentingan pribadi atau kelompok.
Pada akhirnya, persoalan terbesar bukan sekadar siapa yang memiliki kemampuan melakukan pengawasan, melainkan siapa yang mengendalikan informasi yang dihasilkannya dan siapa yang mengawasi penggunaannya.
Di tangan Pak RT, penyalahgunaan dapat mengancam privasi satu lingkungan. Di tangan aparat dengan kewenangan nasional, dampaknya dapat menjangkau seluruh kehidupan bernegara.