JAKARTA — Ada satu hal yang membuat keputusan Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden menarik untuk dibaca lebih jauh: posisinya dalam komunikasi politik Prabowo Subianto. Pada Pemilihan Presiden 2024, Gibran bukan sekadar pasangan calon yang mendampingi Prabowo. Kehadirannya membawa pesan politik yang lebih besar, yakni kesinambungan pemerintahan Joko Widodo.
Dua tahun setelah kemenangan itu, figur yang dahulu menjadi penghubung kepentingan politik Prabowo dan Jokowi justru berada di tengah perubahan hubungan keduanya. Pada 12 November 2026, Gibran menyerahkan surat pengunduran diri kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), setelah sebelumnya menyampaikan niat tersebut kepada Prabowo.
Peristiwa ini belum membuktikan adanya perpecahan antara Prabowo dan Jokowi. Namun, perubahan posisi Gibran membuka pertanyaan mengenai keberlanjutan hubungan politik yang dahulu menjadi salah satu fondasi kemenangan Prabowo.
Dari Rivalitas ke Koalisi
Hubungan Prabowo, Jokowi, dan Gibran terbentuk melalui rangkaian peristiwa politik. Pada Pilpres 2014 dan 2019, Prabowo dua kali menjadi pesaing Jokowi. Setelah kontestasi 2019, keduanya justru berada dalam satu pemerintahan ketika Prabowo menerima posisi Menteri Pertahanan.
Menjelang Pilpres 2024, Prabowo kembali maju sebagai calon presiden. Kali ini, ia tidak lagi berada di luar lingkar pemerintahan Jokowi. Puncak perubahan konfigurasi politik tersebut terjadi pada Oktober 2023, ketika Gibran ditetapkan sebagai calon wakil presiden pendamping Prabowo.
Pencalonan itu menyusul putusan Mahkamah Konstitusi mengenai batas usia calon presiden dan wakil presiden. Prosesnya kemudian menjadi kontroversi karena Ketua MK saat itu, Anwar Usman, yang merupakan paman Gibran, terlibat dalam perkara etik terkait putusan tersebut.
Di luar kontroversi hukumnya, pencalonan Gibran mengirimkan pesan politik yang mudah dibaca: Prabowo menawarkan kesinambungan pemerintahan Jokowi. Kehadiran putra sulung presiden saat itu memperkuat asosiasi antara pasangan Prabowo-Gibran dengan pemerintahan sebelumnya.
Pada 14 Februari 2024, pasangan tersebut memenangi Pilpres dengan 96.214.691 suara atau 58,59 persen suara sah nasional. Keduanya dilantik pada 20 Oktober 2024.
Setelah pemerintahan berjalan, Prabowo mulai membangun agenda dan identitas politiknya sendiri. Sementara itu, persoalan dokumen pendidikan Gibran kembali menjadi perhatian pada Oktober 2026 setelah muncul putusan MK dan Mahkamah Agung dalam perkara terkait dokumen tersebut.
Pada 10 November 2026, Gibran bertemu Prabowo di Istana dan menyampaikan keinginan untuk mengundurkan diri. Dua hari kemudian, surat pengunduran diri diserahkan kepada pimpinan MPR.
Rangkaian ini memperlihatkan perubahan posisi Gibran: dari bagian penting dalam pembentukan koalisi kemenangan Prabowo menjadi figur yang kini berada di tengah pertanyaan mengenai hubungan politik kedua tokoh yang dahulu dipertemukan melalui pencalonannya.
Gibran sebagai Sinyal Politik
Dalam komunikasi politik, sebuah pesan tidak selalu disampaikan melalui pidato atau pernyataan terbuka. Pilihan pasangan calon, gestur, dan kedekatan antarfigur juga dapat berfungsi sebagai sinyal yang ditafsirkan publik. Fenomena ini dikenal sebagai signaling.
Pencalonan Gibran pada 2023 menjadi salah satu sinyal kuat mengenai kedekatan politik Prabowo dengan Jokowi. Publik dapat membaca bahwa Prabowo tidak sedang menawarkan pemutusan hubungan dengan pemerintahan sebelumnya, melainkan keberlanjutan sejumlah program dan kebijakannya.
Temuan Burhanuddin Muhtadi dan Kennedy Muslim dalam penelitian ISEAS – Yusof Ishak Institute pada 2024, berjudul Assessing Prabowo-Gibran’s Victory: An Exit-Poll Aftermath Analysis of the 2024 Presidential Election, memberi konteks terhadap hal tersebut.
Melalui analisis exit poll, keduanya mengidentifikasi tingginya kepuasan terhadap Jokowi dan dukungan pemilih muda sebagai faktor penting dalam kemenangan Prabowo-Gibran. Penelitian itu juga mencatat bahwa pencalonan Gibran memperkuat persepsi Prabowo sebagai kandidat yang berada di jalur kesinambungan Jokowi.
Artinya, Gibran tidak hanya membawa nama keluarga ke dalam kontestasi. Ia juga menjadi simbol yang menghubungkan Prabowo dengan popularitas dan warisan politik pemerintahan sebelumnya.
Analisis Marcus Mietzner dalam Jokowi’s Pyrrhic Victory: Indonesia’s 2024 Elections and the Political Reinvention of Prabowo Subianto, yang terbit di jurnal Contemporary Southeast Asia pada 2024, memperkuat pembacaan tersebut. Mietzner membahas peran dukungan de facto Jokowi dalam kemenangan Prabowo, termasuk keputusan politik yang menempatkan Gibran sebagai calon wakil presiden.
Namun, Mietzner juga menggarisbawahi risiko dari kesepakatan tersebut: kemenangan Prabowo tidak menjamin Jokowi akan terus memiliki pengaruh dalam pemerintahan berikutnya.
Dua penelitian itu memperlihatkan dua sisi proses yang sama. Dukungan dan asosiasi dengan Jokowi memberikan keuntungan elektoral bagi Prabowo, tetapi tidak otomatis menjamin kesamaan kepentingan setelah kekuasaan berpindah tangan.
Ketika Titik Temu Berubah Menjadi Titik Pisah
Prabowo memang menawarkan kesinambungan selama kampanye, tetapi bukan berarti ia harus menjadi salinan Jokowi. Setelah terpilih, ia memiliki kewenangan untuk menentukan prioritas, kebijakan, dan identitas pemerintahannya sendiri.
Di sinilah perbedaan antara komunikasi politik pada masa kampanye dan masa pemerintahan menjadi penting. Saat pemilu, narasi kesinambungan dapat menjadi pesan pemersatu. Setelah kekuasaan diperoleh, narasi tersebut harus diterjemahkan menjadi keputusan konkret. Pada tahap itu, kepentingan politik yang sebelumnya bertemu dapat saja menemukan perbedaan.
Dalam perspektif political branding, citra politik juga tidak bersifat permanen. Identitas seorang pemimpin harus terus dibangun melalui pesan dan tindakan selama menjalankan pemerintahan. Prabowo kini memiliki ruang untuk membentuk identitas politiknya sendiri, sementara Jokowi memiliki warisan pemerintahan dan kepentingan politik yang belum tentu selalu sejalan dengan seluruh keputusan penerusnya.
Pengunduran diri Gibran menambah dimensi baru dalam hubungan tersebut. Pada 2023, ia menjadi simbol yang menghubungkan Prabowo dengan legitimasi politik Jokowi. Kini, keputusannya untuk mundur membuat simbol kesinambungan itu berada dalam situasi yang berbeda.
Di sinilah Gibran dapat dibaca sebagai titik pisah antara dua kepentingan politik yang dahulu bertemu. Istilah tersebut merupakan kerangka analisis, bukan kesimpulan bahwa Prabowo dan Jokowi telah terbukti berkonflik. Belum ada dasar yang cukup untuk menyatakan pengunduran diri Gibran merupakan akibat perselisihan langsung di antara keduanya.
Namun, peristiwa ini memperlihatkan bahwa hubungan politik yang dibangun untuk memenangkan pemilu tidak selalu menjamin kesatuan kepentingan selama pemerintahan berlangsung.
Pada Pilpres 2024, Gibran membantu Prabowo menyampaikan pesan bahwa pergantian presiden tidak harus berarti perubahan arah pemerintahan. Kini, pengunduran dirinya justru menghadirkan pertanyaan tentang seberapa jauh pesan kesinambungan itu masih menjadi bagian dari hubungan politik Prabowo dan Jokowi.
Simbol yang dahulu menjadi jembatan menuju kemenangan kini berada di persimpangan. Dan perubahan makna politik Gibran menjadi salah satu cara untuk membaca bagaimana hubungan kekuasaan dapat berubah setelah kampanye berakhir dan pemerintahan mulai berjalan.
Rujukan penelitian:
- Marcus Mietzner (2024), “Jokowi’s Pyrrhic Victory: Indonesia’s 2024 Elections and the Political Reinvention of Prabowo Subianto,” Contemporary Southeast Asia. Baca penelitian.
- Burhanuddin Muhtadi dan Kennedy Muslim (2024), “Assessing Prabowo-Gibran’s Victory: An Exit-Poll Aftermath Analysis of the 2024 Presidential Election,” ISEAS – Yusof Ishak Institute. Baca penelitian.