Gibran Mundur dengan Pesta Rakyat: Komunikasi Politik Mengelola Ingatan Publik

JAKARTA — Wapres Gibran resmi mundur. Sudah banyak media membahasnya. Namun, pengunduran dirinya justru menggelar pesta rakyat dengan menghadirkan pedagang UMKM, makanan gratis, dan suasana kebersamaan.

Kontras antara pengunduran diri dan pesta rakyat tersebut menarik untuk dicermari sebagai fenomena komunikasi politik. Sebab, politik tidak hanya bekerja melalui keputusan dan kebijakan, tetapi juga melalui simbol, citra, dan ingatan publik.

Pengunduran diri merupakan peristiwa politik yang memiliki konsekuensi institusional. Terlebih ketika keputusan tersebut berlangsung di tengah polemik yang menyangkut legitimasi dan persyaratan jabatan. Publik tentu memiliki kepentingan untuk mengetahui duduk persoalan, alasan pengunduran diri, serta konsekuensi politik dan ketatanegaraan yang mengikutinya.

Namun, pesta rakyat menghadirkan bingkai komunikasi yang berbeda. Suasana serius bergeser menjadi perayaan. Perhatian berpotensi berpindah dari persoalan yang melatarbelakangi pengunduran diri menuju keramahan, kebersamaan, dan kemeriahan acara.

Baca Juga The Dudas-1 dan Industri Popularitas dalam Komunikasi Kekuasaan

Dalam teori framing Robert Entman, sebuah peristiwa dapat dipahami secara berbeda bergantung pada aspek mana yang ditonjolkan dan mana yang ditempatkan di pinggir perhatian. Fakta tidak harus diubah untuk menghasilkan persepsi yang berbeda. Cukup dengan mengubah sudut pandang, sebuah peristiwa yang semula dipahami sebagai persoalan politik dapat tampil sebagai cerita tentang kebersamaan.

Di sinilah pesta rakyat menjadi lebih dari sekadar seremoni perpisahan. Ia menghadirkan narasi alternatif tentang Gibran: bukan semata-mata seorang pejabat yang meninggalkan jabatan, melainkan figur yang tetap memiliki hubungan sosial dengan pendukung dan komunitasnya.

Perspektif ini dapat dijelaskan melalui teori dramaturgi Erving Goffman. Dalam interaksi sosial, individu membangun kesan melalui penampilan, simbol, dan situasi yang dihadirkan di hadapan publik. Cara seseorang berpamitan, siapa yang hadir, dan suasana yang dibangun turut membentuk bagaimana dirinya dipersepsikan.

Dalam konteks ini, pesta rakyat memperlihatkan pergeseran dari identitas formal sebagai wakil presiden menuju identitas personal sebagai figur politik. Jabatan dapat berakhir, tetapi hubungan sosial dan dukungan politik tidak serta-merta ikut berakhir.

James W. Carey melalui teori komunikasi ritual juga menjelaskan bahwa komunikasi bukan hanya tentang menyampaikan informasi, melainkan membangun dan mempertahankan rasa kebersamaan. Makanan, pertemuan, dan kehadiran relawan menjadi simbol yang memperkuat ikatan kelompok. Dengan demikian, pesta rakyat dapat dibaca sebagai ruang untuk mempertahankan solidaritas sosial di tengah perubahan status politik.

Meski demikian, ada persoalan yang tidak boleh luput. Kemeriahan sebuah acara tidak dapat menggantikan kebutuhan publik atas penjelasan substantif. Apalagi ketika pengunduran diri berkaitan dengan jabatan yang memperoleh mandat melalui proses demokrasi.

Dalam ekosistem media sosial, persoalan ini semakin relevan. Gambar pesta, makanan gratis, dan kerumunan masyarakat lebih mudah menarik perhatian dibandingkan uraian panjang mengenai persoalan konstitusional. Visual dapat membentuk kesan dalam hitungan detik, sementara penjelasan membutuhkan waktu dan perhatian lebih besar.

Baca Juga Dari Tiket Kemenangan ke Titik Pisah: Perubahan Makna Politik Gibran

Tentu, tidak ada dasar untuk langsung menyimpulkan bahwa pesta rakyat sengaja dirancang sebagai pengalihan perhatian. Namun, apa pun maksud penyelenggaranya, konsekuensi komunikasinya tetap dapat dianalisis. Sebuah perayaan dapat membangun kesan positif, tetapi juga berpotensi menggeser perhatian dari pertanyaan yang semestinya dijawab.

Pada akhirnya, persoalan komunikasi politik bukan sekadar bagaimana seorang pejabat meninggalkan jabatan, melainkan bagaimana peristiwa itu akan dikenang masyarakat. Apakah publik lebih mengingat kemeriahan perpisahan atau alasan yang membuat pengunduran diri terjadi?

Demokrasi membutuhkan lebih dari sekadar kemampuan mengelola citra. Ia membutuhkan keterbukaan, penjelasan, dan pertanggungjawaban. Sebab, pejabat publik boleh menentukan bagaimana ia berpamitan, tetapi tidak dapat menentukan pertanyaan apa yang boleh diajukan masyarakat.

Pesta rakyat mungkin membuat perpisahan terasa meriah. Namun, kemeriahan tidak semestinya membuat substansi persoalan kehilangan tempat. Dalam politik, ingatan publik dikelola melalui simbol.