The Dudas-1 dan Industri Popularitas dalam Komunikasi Kekuasaan

JAKARTA — Polemik The Dudas-1 membuka persoalan yang jauh lebih besar dari sekadar besaran honor yang diterima, benang kusut muncul justru karena popularitas, kepentingan bisnis, dan kekuasaan bertemu dalam satu ruang.

Dalam ekosistem komunikasi modern, popularitas telah menjadi aset ekonomi sekaligus instrumen politik. Figur publik tidak lagi sekadar menjual hiburan atau membangun kedekatan dengan pengikutnya. Mereka juga memiliki kemampuan mendistribusikan pesan, membentuk persepsi, dan memengaruhi cara masyarakat memahami suatu isu.

Kemampuan inilah yang kemudian menjadi komoditas dalam industri komunikasi.

Pemerintah membutuhkan jangkauan. Perusahaan membutuhkan pasar. Figur publik memiliki audiens. Ketiganya bertemu dalam hubungan yang secara bisnis dapat terlihat saling menguntungkan. Namun, ketika hubungan tersebut melibatkan anggaran negara, persoalannya tidak lagi semata-mata hubungan komersial. Ada dimensi kepentingan publik yang harus diperhitungkan.

Polemik ini berkembang setelah Indonesia Corruption Watch (ICW) mengungkap pengadaan jasa pemengaruh senilai Rp14,69 miliar yang melibatkan PT RANS Animasi Indonesia. Perhatian masyarakat kemudian meluas, bukan hanya pada nilai kontrak, melainkan juga proses pengadaan, transparansi, hingga hubungan bisnis perusahaan dengan figur publik yang memiliki jabatan di pemerintahan.

Di tengah kontroversi tersebut, The Dudas-1 menyampaikan klarifikasi mengenai keterlibatan profesional mereka dalam produksi konten. Penjelasan diarahkan pada ruang lingkup pekerjaan, biaya produksi, perjalanan, logistik, serta mekanisme pembayaran berdasarkan standar profesional.

Penjelasan tersebut penting. Namun, persoalan komunikasi yang muncul justru lebih mendasar: apakah pesan yang disampaikan telah menjawab pertanyaan yang sebenarnya diajukan publik?

Dalam teori source credibility yang dikembangkan dalam tradisi penelitian komunikasi oleh Carl Hovland, Irving Janis, dan Harold Kelley menjelaskan bahwa efektivitas pesan dipengaruhi oleh kredibilitas sumber. Kredibilitas berkaitan dengan keahlian dan keterpercayaan komunikator.

Dalam praktik pemasaran digital, popularitas sering diperlakukan sebagai indikator utama pemilihan influencer. Jumlah pengikut, jangkauan, engagement, dan kemampuan menghasilkan perhatian menjadi ukuran yang mudah dihitung.

Namun, komunikasi pemerintah memiliki standar berbeda.

Seorang figur mungkin memiliki jutaan pengikut dan kemampuan menghibur yang luar biasa. Akan tetapi, hal tersebut tidak otomatis menjadikannya sumber paling kredibel untuk semua jenis pesan kebijakan publik.

Popularitas menjawab seberapa banyak orang dapat dijangkau. Kredibilitas menjawab seberapa jauh pesan dapat dipercaya. Keduanya tidak selalu berjalan beriringan.

Ketika pemerintah menggunakan figur populer untuk menyampaikan programnya, pemerintah sebenarnya sedang meminjam reputasi dan kedekatan emosional figur tersebut. Karena itu, kualitas pesan dan integritas hubungan antara komunikator dengan pihak yang membiayai komunikasi menjadi sama pentingnya.

Ketika komunikasi menjadi persoalan kekuasaan

Dalam perspektif agenda setting yang dikembangkan Maxwell McCombs dan Donald Shaw, media memiliki kemampuan memengaruhi isu apa yang mendapatkan perhatian masyarakat.

Figur publik dengan basis audiens besar juga mempunyai kemampuan membawa isu tertentu ke dalam percakapan sehari-hari. Mereka dapat membuat persoalan yang sebelumnya dianggap jauh dari kehidupan masyarakat menjadi lebih dekat melalui hiburan, perjalanan, dan pengalaman personal.

Ini merupakan kekuatan komunikasi yang sah dan dapat bermanfaat.

Namun, kekuatan distribusi pesan juga dapat menjadi instrumen pembentukan persepsi. Karena itu, masyarakat perlu mengetahui siapa yang menentukan pesan, siapa yang membiayainya, apa kepentingan di baliknya, dan bagaimana independensi komunikator dijaga.

Di sinilah komunikasi publik berbeda dari kampanye pemasaran produk.

Pemasaran komersial terutama bertujuan memengaruhi keputusan konsumen. Komunikasi pemerintah seharusnya membantu masyarakat memahami kebijakan, mengakses informasi, dan menilai kinerja penyelenggara negara.

Jika kedua kepentingan tersebut bercampur tanpa transparansi memadai, komunikasi berisiko berubah menjadi aktivitas pencitraan yang sulit dibedakan dari penyampaian informasi publik.

Klarifikasi harus menjawab persoalan yang tepat

Teori framing Robert Entman membantu menjelaskan mengapa sebuah klarifikasi belum tentu mengakhiri polemik.

Ketika penjelasan lebih banyak diarahkan pada profesionalitas pekerjaan, komponen produksi, dan pembagian honor, sementara perhatian masyarakat tertuju pada tata kelola anggaran, hubungan bisnis dengan kekuasaan, serta kepatutan penggunaan figur publik, terdapat perbedaan bingkai persoalan.

Komunikator menjelaskan pekerjaan. Publik mempertanyakan tata kelola.

Untuk itu, komunikasi yang dibutuhkan tidak cukup berupa penjelasan bahwa setiap orang memperoleh bayaran sesuai standar profesional. Publik juga membutuhkan keterbukaan mengenai keseluruhan proses dan tanggung jawab setiap pihak.

Dengan demikian, perlu dibedakan posisi para pihak. Kreator dapat menjelaskan keterlibatan dan hasil pekerjaannya. Perusahaan dapat membuka ruang lingkup kontrak, komponen biaya, serta keluaran yang diserahkan. Sementara kementerian harus menjelaskan dasar kebutuhan pengadaan, proses pemilihan penyedia, pertimbangan harga, dan indikator keberhasilan penggunaan anggaran.

Pemisahan tanggung jawab ini penting agar komunikasi tidak berubah menjadi saling melempar kewenangan.

Dalam teori two-way symmetrical communication James Grunig dan Todd Hunt, komunikasi yang sehat tidak berhenti pada penyampaian pesan. Organisasi juga harus mendengarkan publik dan bersedia melakukan evaluasi.

Kritik masyarakat tidak semestinya diperlakukan sebagai gangguan terhadap reputasi. Kritik justru menjadi sumber informasi untuk menguji apakah sebuah kebijakan telah dijalankan dengan tepat.

Yang dipertaruhkan adalah kepercayaan

Polemik The Dudas-1 memperlihatkan bahwa tantangan terbesar komunikasi pemerintah bukan lagi sekadar menemukan figur yang mampu membuat pesan viral.

Tantangannya adalah memastikan pesan yang viral tetap memiliki kredibilitas, proses yang transparan, dan tujuan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Persoalan potensi konflik kepentingan juga perlu ditempatkan secara proporsional. Keberadaan hubungan bisnis dengan figur yang memegang jabatan publik tidak dengan sendirinya membuktikan pelanggaran. Namun, kondisi tersebut menimbulkan kebutuhan lebih besar terhadap keterbukaan dan mekanisme pencegahan konflik kepentingan.

Kronologi bahwa sebuah perusahaan telah berdiri sebelum seseorang menduduki jabatan publik juga belum cukup untuk menjawab apakah seluruh proses pengambilan keputusan dan pengadaan telah terlindungi dari benturan kepentingan.

Pada akhirnya, popularitas dapat memperluas jangkauan komunikasi, tetapi tidak dapat menggantikan akuntabilitas. Profesionalitas dapat menjelaskan hubungan kerja, tetapi tidak otomatis menjawab persoalan kepatutan. Klarifikasi dapat meluruskan informasi, tetapi tidak selalu memulihkan kepercayaan.

Komunikasi publik bukan hanya tentang siapa yang berbicara, berapa banyak orang yang mendengar, atau berapa besar anggaran yang dikeluarkan. Komunikasi publik adalah tentang bagaimana kekuasaan mempertanggungjawabkan pesan dan proses di baliknya kepada masyarakat.

Ketika popularitas menjadi bagian dari industri kekuasaan, transparansi bukan lagi sekadar pilihan komunikas, namun syarat legitimasi.