Kokopan: Keseleo Lidah Presiden Prabowo pada Sidang Paripurna

“Saya ingin ucapkan terima kasih atas kokopan… eh kekompakan teamwork yang saudara-saudara tunjukkan,” ujar Prabowo.

Itulah yang terjadi ketika Presiden Prabowo berbicara dalam Sidang Kabinet Paripurna pada 21 Oktober 2026. Saat hendak mengapresiasi kerja sama jajaran kabinetnya, Prabowo justru keseleo lidah. Dia segera mengoreksi ucapannya.

Momen singkat itu telanjur menjadi bahan candaan di media sosial. Dari bahasa daerah hingga psikologi, satu kata memancing beragam tafsir. Padahal, konteks awalnya jelas: Presiden sedang memuji kekompakan kabinet.

Dalam bahasa Jawa, kokopan berasal dari kata kokop yang berkaitan dengan tindakan minum langsung dari sumber air atau wadah. Prabowo memang keturunan Jawa dari ayahnya, Soemitro Djojohadikusumo.

Baca Juga Organizational Communication: Kunci Kepercayaan Karyawan

Warganet juga mengembangkan berbagai plesetan, termasuk asosiasi vulgar yang berkaitan dengan oral. Kreativitas bahasa di internet memang bisa melampaui makna yang tertera dalam kamus. Namun, tidak ada dasar kuat untuk menyatakan bahwa “kokopan” memiliki satu makna yang berlaku luas di Indonesia.

Di balik kelucuan itu, muncul pertanyaan: apakah kata yang terucap tanpa sengaja bisa membocorkan sesuatu yang tersembunyi dalam pikiran seseorang?

Pertanyaan tersebut mengingatkan pada Freudian slip. Konsep yang berakar pada pemikiran Sigmund Freud. Dalam bukunya The Psychopathology of Everyday Life yang terbit pada 1901, Freud membahas kekeliruan sehari-hari, seperti salah menyebut kata, lupa nama, atau melakukan sesuatu tanpa sengaja. 

Menurut pandangan psikoanalisisnya, sebagian kekeliruan itu mungkin berkaitan dengan keinginan, pikiran, atau konflik batin yang tidak sepenuhnya disadari.

Bayangkan seseorang yang hendak memuji timnya, tetapi justru mengucapkan sesuatu yang lain. Kekeliruan itu bisa memunculkan dugaan adanya maksud yang tidak diungkapkan secara terbuka. Dalam kerangka Freud, ucapan tersebut mungkin ditafsirkan sebagai ekspresi dorongan yang berbeda dari maksud sadar pembicara.

Namun teori itu bukan kunci untuk membaca pikiran seseorang. Psikologi modern juga menjelaskan kekeliruan bicara melalui proses pemilihan kata, kemiripan bunyi, perencanaan ujaran, kelelahan, dan perhatian yang terbagi. Artinya, salah ucap tidak otomatis mengungkap keinginan tersembunyi.

Dalam kasus Prabowo, tidak ada bukti yang cukup untuk menyimpulkan bahwa kata “kokopan” berkaitan dengan konflik batin atau maksud tertentu. Menghubungkan bunyi sebuah kata dengan isi bawah sadar Presiden hanya akan menjadi spekulasi yang melelahkan.

Jika setiap keseleo lidah dianggap membongkar rahasia batin, salah menyebut nama pasangan bisa menjadi seminar rumah tangga. Salah menyebut tanggal bisa berubah menjadi kuliah filsafat waktu. Padahal, terkadang seseorang memang hanya sekadar keliru berbicara.

Baca Juga Pemberitaan Media Sudah Terbit, Apa Langkah Selanjutnya?

Justru di sinilah persoalan komunikasi publik menjadi menarik. Ketika motif di balik sebuah ucapan tidak dapat dipastikan, yang bisa dianalisis adalah bagaimana publik meresponsnya dan bagaimana perhatian bergeser dari pesan utama.

Sekali lagi. Prabowo bermaksud memuji kekompakan kabinet. Namun, satu kata yang janggal justru menjadi bahan percakapan. Ini memperlihatkan bahwa pesan yang ingin disampaikan pembicara tidak selalu sama dengan hal yang akhirnya diingat audiens.

Komunikasi politik tidak berhenti ketika seorang pejabat selesai berbicara. Pesan bergerak melalui potongan video, pemberitaan, komentar, dan meme. Publik kemudian memilih bagian yang dianggap menarik, menafsirkannya, lalu menyebarkannya kembali.

Proses tersebut berkaitan dengan framing, yaitu cara suatu peristiwa dikemas dan dipahami melalui sudut pandang tertentu. Sidang kabinet yang semula menjadi panggung penyampaian pesan pemerintahan memperoleh bingkai lain ketika momen lucu lebih banyak dibicarakan. 

Ada yang menganggapnya sekadar hiburan, satir, ada yang menjadikannya bahan sindiran, bahkan ada pula yang mencari makna simbolis hingga viral. 

Meski demikian, viralitas tidak otomatis berarti reputasi politik terdampak. Ramainya pembahasan “kokopan” belum membuktikan bahwa publik melupakan isi pidato atau mengubah penilaiannya terhadap pemerintah. Untuk mengukur dampak tersebut, diperlukan bukti mengenai persepsi dan sikap publik, bukan sekadar banyaknya meme atau komentar.

Bagi tim komunikasi Presiden, respons yang proporsional lebih penting daripada upaya mengendalikan setiap lelucon. Prabowo sudah mengoreksi ucapannya dan maksud kalimatnya cukup jelas. Membesar-besarkan perkara tersebut justru berisiko memperpanjang perhatian terhadap sesuatu yang mungkin segera berlalu.

Pelajarannya sederhana: pejabat publik dapat merencanakan pesan, tetapi tidak sepenuhnya dapat menentukan bagian mana yang akan menjadi perhatian masyarakat. Untuk itu, komunikasi pemerintahan perlu berfokus pada konsistensi pesan, kejelasan informasi, dan respons publik yang benar-benar terukur.

Kali ini, Presiden memang hendak memuji kekompakan kabinetnya. Namun, yang paling kompak justru warganet yang membicarakan “kokopan” dalam berbagai versi.