JAKARTA — Permintaan maaf semestinya menjadi jembatan untuk memulihkan kepercayaan. Namun, tidak semua permintaan maaf memiliki kekuatan yang sama. Ada permintaan maaf yang lahir dari kesadaran untuk memahami pihak yang dirugikan. Ada pula yang lebih menyerupai strategi komunikasi untuk meredam kritik tanpa harus mengambil tanggung jawab.
Hal ini menarik dicermati dari pernyataan Presiden Prabowo Subianto dalam sesi pleno Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-49 ASEAN di Manila, Filipina, 15 November 2026. Di hadapan para pemimpin negara ASEAN, Prabowo menyampaikan permintaan maaf kepada Malaysia dan Singapura atas kabut asap lintas batas akibat kebakaran hutan dan lahan di Indonesia yang berlangsung hampir empat bulan.
Namun, di tengah permintaan maaf tersebut, Presiden menyampaikan kalimat yang mengundang perhatian: “It is not our fault, but once again we apologise, but we have done our best.” Pernyataan itu menempatkan dua pesan dalam satu tarikan napas: Indonesia meminta maaf atas dampak yang dirasakan negara tetangga, tetapi sekaligus menegaskan bahwa persoalan tersebut bukan kesalahan Indonesia dan pemerintah telah melakukan upaya maksimal.
Secara diplomatik, pernyataan semacam ini dapat dipahami sebagai upaya menjaga hubungan baik sekaligus menjelaskan posisi pemerintah. Namun, dari perspektif psikologi komunikasi, susunan pesan tersebut menyimpan persoalan yang lebih kompleks. Permintaan maaf hadir bersamaan dengan pembelaan diri.
Baca Juga
Customer Experience: Membangun Kepercayaan Melalui Pengalaman
Ada dua kepentingan yang berjalan sekaligus. Pertama, keinginan untuk menjaga hubungan dengan pihak yang terdampak. Kedua, kebutuhan untuk melindungi diri dari atribusi kesalahan. Permintaan maaf disampaikan, tetapi pada saat yang sama tanggung jawab dibatasi.
Fenomena ini berkaitan dengan konsep impression management yang diperkenalkan Erving Goffman. Dalam interaksi sosial, manusia tidak hanya menyampaikan pesan, tetapi juga berusaha mengelola kesan yang terbentuk tentang dirinya. Dalam konteks kepemimpinan, kebutuhan tersebut menjadi semakin besar karena setiap pernyataan publik dapat memengaruhi legitimasi, reputasi, dan tingkat kepercayaan.
Karena itu, permintaan maaf terkadang tidak sepenuhnya diarahkan untuk memulihkan perasaan pihak yang dirugikan. Ia juga dapat berfungsi sebagai instrumen untuk mempertahankan citra bahwa komunikator tetap berada pada posisi yang benar.
Di sinilah persoalannya. Ketika pembelaan diri ditempatkan berdampingan dengan permintaan maaf, perhatian audiens berpotensi bergeser. Alih-alih menangkap kesungguhan permintaan maaf, mereka justru dapat mendengar penegasan bahwa pihak yang berbicara tidak ingin dipersalahkan.
Dalam psikologi komunikasi, urutan dan penekanan pesan memengaruhi bagaimana sebuah pernyataan diterima. Penjelasan yang secara substansi mungkin benar belum tentu tepat disampaikan ketika audiens sedang membutuhkan pengakuan atas dampak yang mereka alami. Terlebih ketika persoalan telah menimbulkan kerugian atau kekecewaan.
Tentu, ada perbedaan antara bertanggung jawab atas penyebab suatu peristiwa dan bertanggung jawab merespons dampaknya. Tidak semua pihak yang meminta maaf harus mengakui sebagai penyebab masalah. Faktor alam, misalnya, dapat memperburuk kebakaran dan menyulitkan penanganannya. Namun, keberadaan faktor eksternal tidak serta-merta menghapus tanggung jawab negara untuk melakukan pencegahan, penanganan, dan perlindungan terhadap masyarakat.
Pemisahan ini penting agar permintaan maaf tidak terjebak menjadi perdebatan semata-mata tentang siapa yang bersalah. Dalam kasus kabut asap lintas batas, persoalannya bukan hanya bagaimana kebakaran terjadi, melainkan juga bagaimana dampaknya dirasakan masyarakat di negara tetangga dan bagaimana negara memastikan kejadian serupa tidak terus berulang.
Konsep cognitive dissonance dari Leon Festinger juga dapat membantu menjelaskan situasi tersebut. Ada ketegangan ketika seseorang merasa tidak bersalah, tetapi menyadari bahwa dirinya tetap perlu meminta maaf. Ketegangan itu dapat dikelola dengan memisahkan tanggung jawab atas penyebab suatu peristiwa dari tanggung jawab untuk merespons dampaknya.
Baca Juga
Karhutla dan Kepercayaan Publik: Ujian Komunikasi Pemerintah
Pemisahan tersebut sebenarnya sah. Namun, dalam komunikasi kepemimpinan, penjelasan mengenai faktor penyebab seharusnya tidak mengalahkan pesan empati dan komitmen penyelesaian.
Di sinilah kualitas komunikasi seorang pemimpin diuji. Bukan semata-mata dari kemampuannya menjelaskan mengapa dirinya atau institusinya tidak bersalah, melainkan dari kemampuannya memahami mengapa pihak lain merasa dirugikan.
Permintaan maaf yang efektif setidaknya memiliki tiga unsur. Pertama, pengakuan terhadap dampak yang dialami pihak lain. Kedua, empati yang tidak disertai sikap defensif. Ketiga, komitmen konkret untuk memperbaiki keadaan. Tanpa unsur terakhir, permintaan maaf mudah berhenti sebagai formalitas verbal.
Dalam pidatonya, Presiden memang menyampaikan sejumlah langkah pemerintah, mulai dari pengerahan personel pemadam, pencabutan konsesi perusahaan, hingga penyelidikan terhadap korporasi yang diduga terkait kebakaran. Ia juga menyatakan komitmen untuk memperkuat pencegahan agar pemerintah tidak hanya bertindak setelah kebakaran terjadi. Langkah-langkah ini penting, tetapi efektivitasnya pada akhirnya harus dinilai dari hasil nyata, bukan semata-mata dari penyampaiannya.
Dalam komunikasi publik, terutama komunikasi kepemimpinan dan diplomasi, kata-kata memang penting, tetapi tindakan menjadi pembuktian. Publik tidak hanya menilai apakah seorang pemimpin mengatakan maaf, melainkan juga apakah ada perubahan setelah permintaan maaf itu disampaikan.
Karena itu, ungkapan “bukan kesalahan kami, tetapi kami meminta maaf” perlu dibaca secara hati-hati. Ia bisa menjadi bentuk diplomasi yang wajar ketika tanggung jawab atas penyebab suatu peristiwa memang tidak sepenuhnya berada pada satu pihak. Namun, ia juga berisiko menjadi mekanisme perlindungan reputasi apabila lebih banyak digunakan untuk menutup kritik daripada menyelesaikan persoalan.
Pada akhirnya, publik tidak selalu menuntut seorang pemimpin mengakui kesalahan yang bukan menjadi tanggung jawabnya. Publik menuntut kejujuran, empati, dan kesediaan untuk bertindak.
Sebab, kepemimpinan bukan tentang selalu berhasil membuktikan bahwa diri sendiri tidak bersalah. Kepemimpinan justru terlihat ketika seseorang mampu hadir dan mengambil peran saat pihak lain menghadapi dampak dari sebuah persoalan.
Permintaan maaf yang baik tidak harus selalu dimulai dengan pengakuan bersalah. Namun, ia seharusnya tidak menjadikan pembelaan diri sebagai pesan yang lebih kuat daripada empati.










