JAKARTA — Setiap kali pemerintah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), kabarnya hampir selalu disampaikan sebagai sebuah prestasi. Pemerintah daerah mempertahankan WTP selama bertahun-tahun. Pemerintah pusat kembali meraih opini yang sama atas laporan keuangannya. Seolah-olah, semakin banyak opini WTP yang diperoleh, semakin baik pula pengelolaan uang negara.
Namun, masyarakat bisa melihatnya dari sudut pandang yang berbeda.
Jalan masih rusak. Proyek terlambat. Aset pemerintah tidak terawat. Pengadaan barang dipersoalkan. Program dengan anggaran besar belum tentu menghasilkan manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat.
Situasi tersebut memunculkan pertanyaan yang wajar: jika laporan keuangan pemerintah sudah memperoleh opini WTP, mengapa masyarakat masih mempertanyakan ke mana uangnya dibelanjakan dan apa hasilnya?
Baca Juga
Media Trust dan Pengaruhnya terhadap Persepsi Audiens di Media Sosial
Jawabannya bukan karena opini WTP tidak penting. Persoalannya justru terletak pada ekspektasi yang keliru terhadap opini tersebut. WTP kerap diminta menjawab pertanyaan yang sebenarnya berada di luar tujuan utama pemeriksaan keuangan.
WTP Menilai Laporan Keuangan, Bukan Seluruh Kinerja Pemerintah
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini WTP ketika laporan keuangan dinilai telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kriteria pemeriksaan yang relevan. Pemeriksaan keuangan memang bertujuan memberikan opini atas kewajaran penyajian laporan keuangan.
Sementara itu, pemeriksaan kinerja memiliki tujuan berbeda, yakni menilai apakah suatu kegiatan telah dilaksanakan secara ekonomis, efisien, dan efektif.
Perbedaan ini mungkin terlihat sederhana, tetapi implikasinya besar.
Bayangkan pemerintah membeli kendaraan senilai Rp10 miliar. Kendaraan tersebut benar-benar ada, dicatat sebagai aset tetap dengan nilai yang tepat, didukung dokumen transaksi, dan disajikan sesuai dengan SAP. Dari sisi pelaporan keuangan, transaksi itu bisa saja disajikan secara wajar.
Namun, masih ada pertanyaan lain yang perlu dijawab. Apakah kendaraan tersebut memang dibutuhkan? Apakah harganya ekonomis? Apakah kendaraan digunakan secara optimal? Apakah manfaat yang dihasilkan sebanding dengan uang yang dikeluarkan?
Pertanyaan-pertanyaan itu tidak otomatis terjawab melalui opini WTP.
BPK juga telah menegaskan bahwa opini WTP bukan jaminan tidak adanya korupsi. Pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan investigatif memiliki tujuan serta pendekatan yang berbeda.
Dengan demikian, WTP bukan sertifikat bahwa pemerintah telah menggunakan seluruh uang rakyat secara sempurna. WTP merupakan opini mengenai kewajaran penyajian laporan keuangan.
Keduanya adalah hal yang berbeda. Laporan keuangan yang wajar tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa setiap keputusan belanja pemerintah sudah tepat.
Ketika Laporan Keuangan Wajar, Belanja Belum Tentu Efektif
Di sinilah persoalan menjadi lebih menarik.
Jika WTP berbicara mengenai kewajaran laporan keuangan, masyarakat sebenarnya mengajukan pertanyaan yang berbeda: apa hasil dari uang yang dibelanjakan?
Untuk menjawabnya, evaluasi perlu bergerak dari angka dalam laporan keuangan menuju kinerja program. Belanja pemerintah setidaknya perlu dilihat melalui tiga perspektif: economy, efficiency, dan effectiveness.
Economy menilai apakah pemerintah memperoleh barang, jasa, dan sumber daya dengan biaya yang wajar. Efficiency melihat apakah sumber daya tersebut digunakan secara optimal untuk menghasilkan keluaran. Sementara itu, effectiveness menilai apakah keluaran yang dihasilkan benar-benar mendukung pencapaian tujuan program.
Sebagai contoh, sebuah pemerintah daerah menghabiskan 99 persen anggaran pembangunan jalan. Dari sisi penyerapan anggaran, angka tersebut terlihat mengesankan. Namun, jika volume pekerjaan tidak sesuai kontrak, spesifikasi teknis tidak terpenuhi, atau jalan cepat rusak, penyerapan yang tinggi tidak otomatis mencerminkan kinerja yang baik.
Persoalan semacam ini juga muncul dalam pemeriksaan pemerintah. Dalam pemeriksaan atas LKPD 2025 di Jawa Timur, BPK disebut masih menemukan persoalan pengelolaan dan penatausahaan aset, kekurangan volume pekerjaan, ketidaksesuaian spesifikasi teknis pada belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan, serta masalah pengelolaan pendapatan daerah.
Pada saat yang sama, opini WTP tetap dapat diberikan apabila persoalan tersebut tidak menyebabkan laporan keuangan secara keseluruhan menjadi tidak wajar secara material.
Di sinilah perbedaan antara kewajaran pelaporan dan kualitas belanja menjadi penting. Sebuah transaksi dapat dicatat dengan benar, tetapi keputusan ekonominya belum tentu tepat. Pengeluaran dapat dilaporkan secara wajar, tetapi manfaatnya bagi masyarakat masih perlu diuji.
WTP atas LKPP Tidak Berarti Seluruh Persoalan Selesai
Gambaran serupa juga terlihat pada tingkat pemerintah pusat. Untuk Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2025, BPK kembali memberikan opini WTP. Opini tersebut didukung oleh opini WTP atas 97 laporan keuangan kementerian/lembaga dan satu laporan keuangan Bendahara Umum Negara.
BPK menyebut capaian tersebut mencerminkan kualitas penyajian laporan keuangan pemerintah yang semakin baik. Namun, pencapaian WTP tidak berarti seluruh persoalan pengelolaan keuangan negara telah selesai.
Pemeriksaan LKPP tetap perlu diikuti dengan perbaikan berkelanjutan. Tujuan akhirnya bukan sekadar menghasilkan laporan keuangan dengan opini yang baik, melainkan memastikan setiap rupiah yang dikelola melalui APBN digunakan secara bertanggung jawab dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Hal ini menunjukkan bahwa WTP dan perbaikan kinerja bukan dua tujuan yang saling menggantikan. Keduanya perlu berjalan beriringan. Laporan keuangan harus disajikan secara wajar, tetapi kualitas belanja dan hasil yang dicapai tetap harus dievaluasi.
Baca Juga
71 Emiten Terlambat Melapor, Apa yang Perlu Diketahui Investor?
Dengan kata lain, opini audit menjawab pertanyaan tentang kewajaran laporan keuangan. Untuk mengetahui apakah uang publik benar-benar menghasilkan manfaat, diperlukan evaluasi yang lebih luas.
Laporan yang Baik Tidak Otomatis Meningkatkan Kesejahteraan
Hubungan antara opini audit dan kesejahteraan masyarakat juga menjadi perhatian dalam penelitian Adinata, Puspandoyo, dan Ling (2023). Dengan menggunakan data seluruh provinsi di Indonesia selama periode 2011–2019, penelitian tersebut menganalisis hubungan opini audit pemerintah daerah dengan kesejahteraan masyarakat.
Penelitian itu menemukan bahwa opini audit pada tahun berjalan tidak berpengaruh langsung terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Salah satu penjelasannya adalah adanya jeda waktu antara realisasi belanja pemerintah dan perubahan kesejahteraan masyarakat. Pengaruh yang lebih terlihat ditemukan pada akumulasi opini yang lebih baik dan temuan audit.
Temuan tersebut memberi pelajaran penting: peningkatan kualitas pelaporan keuangan tidak otomatis diikuti peningkatan kesejahteraan dalam waktu singkat.
Ada rangkaian proses yang lebih panjang antara uang publik dan manfaat yang dirasakan masyarakat:
Uang → Belanja → Output → Pemanfaatan → Outcome → Kesejahteraan
WTP terutama berkaitan dengan kewajaran pelaporan keuangan. Sementara itu, masyarakat ingin mengetahui apa yang terjadi pada tahap-tahap berikutnya: apa yang dihasilkan dari belanja pemerintah, apakah hasilnya benar-benar dimanfaatkan, dan perubahan apa yang dirasakan masyarakat?
Karena itu, mengukur keberhasilan pemerintah hanya berdasarkan opini audit tidak memberikan gambaran yang utuh. Penilaian tersebut perlu dilengkapi dengan evaluasi terhadap hasil program, kualitas layanan publik, dan dampaknya terhadap kesejahteraan.
WTP Jangan Dijadikan Medali
Kritik terhadap WTP perlu diarahkan secara tepat. Masalahnya bukan pada opini WTP itu sendiri, melainkan ketika predikat tersebut diperlakukan sebagai medali yang membuktikan keberhasilan pemerintah dalam mengelola uang rakyat.
Padahal, pemerintah dapat memperoleh WTP dan tetap menghadapi persoalan dalam pengadaan, pengelolaan aset, volume pekerjaan, kepatuhan, atau efektivitas program. Hal itu dimungkinkan sepanjang persoalan yang ditemukan tidak membuat laporan keuangan secara keseluruhan menjadi tidak wajar secara material.
BPK mencatat bahwa dari 545 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2024 yang diperiksa, sebanyak 491 memperoleh opini WTP. Namun, pemeriksaan yang sama juga mengungkap berbagai persoalan pengelolaan keuangan daerah yang perlu ditindaklanjuti.
Angka tersebut menunjukkan bahwa WTP telah menjadi indikator penting dalam menilai kualitas pelaporan keuangan pemerintah. Namun, semakin umum suatu predikat diperoleh, semakin penting pula bagi publik untuk memahami batas maknanya.
WTP tetap merupakan capaian yang perlu dijaga. Akan tetapi, predikat tersebut tidak boleh menghentikan evaluasi atas kualitas belanja dan manfaat program pemerintah.
WTP seharusnya menjadi titik awal untuk bertanya lebih jauh, bukan titik akhir pertanggungjawaban.
Pertanyaan Publik Harus Naik Satu Tingkat
Setelah mengetahui bahwa pemerintah memperoleh WTP, masyarakat tidak perlu berhenti pada pertanyaan, “Apakah laporan keuangannya disajikan secara wajar?”
Pertanyaan berikutnya justru menyentuh substansi pengelolaan uang publik.
Berapa banyak uang yang dibelanjakan? Untuk apa uang itu digunakan? Apakah barang dan jasa diperoleh dengan harga yang wajar? Apa yang dihasilkan dari belanja tersebut? Apakah hasilnya benar-benar digunakan? Apakah target program tercapai? Dan, yang paling penting, apa manfaatnya bagi masyarakat?
Pertanyaan-pertanyaan itu membawa diskusi akuntabilitas publik melampaui angka-angka dalam laporan keuangan.
Akuntansi memastikan transaksi memiliki dasar, dicatat dengan benar, dan disajikan secara wajar. Audit memberikan keyakinan profesional atas kewajaran laporan tersebut. Namun, pertanggungjawaban pemerintah tidak berhenti pada pencatatan dan pemeriksaan.
Uang publik bukan sekadar angka yang harus dapat dicatat dan dilaporkan. Uang publik adalah sumber daya yang harus dikelola secara bertanggung jawab dan menghasilkan manfaat yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Karena itu, ketika pemerintah memperoleh WTP, masyarakat tidak perlu langsung mencurigainya, tetapi juga tidak perlu berhenti bertanya.
Justru, pertanyaan berikutnya harus lebih tajam:
“Baik, laporan keuangannya sudah wajar. Sekarang tunjukkan kepada kami: uangnya menghasilkan apa?”
Sebab, WTP adalah fondasi akuntabilitas, bukan akhir dari akuntabilitas.
Amalia Rahmadani
Abdillah
Faisal Purbowo
Fatma Kumala
Shopia Dwi Lestari