Lewati ke konten
Membaca Isu, Memahami Komunikasi

Pemerintah Ingin Semua Positif, Termasuk Kolom Komentar

Pemerintah mengklaim kepuasan Presiden meningkat, sementara polemik takedown konten kritik memunculkan pertanyaan tentang komunikasi pemerintah.

Kevin Khanza
Kevin Khanza Penulis · Kamis, 19 November 2026 · 13:40:00 WIB
Pemerintah Ingin Semua Positif, Termasuk Kolom Komentar
Ilustrasi (Sumber gambar: vocal.media)

JAKARTA— Pemerintah tampaknya sedang menikmati dua kesibukan sekaligus: menghitung berapa banyak masyarakat yang puas terhadap Presiden dan mengurus konten-konten yang dianggap bermasalah di media sosial. Keduanya mungkin tidak berhubungan secara langsung. Namun, jika diperhatikan, ada satu benang merah yang cukup menarik: pemerintah ingin memastikan pesan tersampaikan dengan baik, sementara publik ingin memastikan pemerintah tidak salah menyampaikan sesuatu.

Pada 18 November 2026, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Syahganda Nainggolan menyampaikan bahwa tingkat kepuasan terhadap Presiden Prabowo Subianto meningkat dari 43 persen menjadi 61 persen. Angka tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Nasional Komisi Informasi se-Indonesia di Palembang.

Kabar baik tentu patut disambut. Apalagi kenaikannya mencapai 18 poin persentase. Dalam dunia komunikasi, angka seperti itu bisa menjadi bahan presentasi yang menyenangkan. Grafiknya naik, suasana hati ikut naik, dan mungkin ada beberapa orang yang merasa pekerjaannya selama ini tidak sia-sia.

Sayangnya, ada satu bagian yang belum ikut naik ke permukaan: penjelasan mengenai asal-usul angka tersebut.

UMP 2027: Mencari Titik Temu antara Buruh dan Pengusaha Baca Juga UMP 2027: Mencari Titik Temu antara Buruh dan Pengusaha

Syahganda tidak menyertakan keterangan mengenai lembaga survei, waktu pengumpulan data, jumlah responden, maupun metode pengukurannya. Padahal, angka kepuasan publik bukan angka yang bisa muncul begitu saja seperti jumlah penonton sebuah unggahan media sosial.

Sebelumnya, survei SMRC pada Oktober 2026 mencatat tingkat kepuasan terhadap kinerja Presiden sebesar 44,5 persen. Angka itu memang tidak bisa langsung dibandingkan dengan klaim 61 persen karena sumber dan metodologi pengukurannya belum tentu sama. Namun, justru di situlah pentingnya keterbukaan data.

Kalau angka kepuasan sudah mencapai 61 persen, tentu akan lebih meyakinkan apabila publik juga diberi tahu bagaimana angka tersebut diperoleh. Jangan sampai masyarakat diminta percaya pada hasil pengukuran, sementara alat ukurnya sendiri masih disimpan di dalam laci.

Kritik Publik dan Tombol Penghapusan

Di sisi lain, pemerintah sedang menghadapi persoalan yang tidak kalah menarik di ruang digital.

SAFEnet dan Remotivi mencatat 127 konten mengalami moderasi sepanjang periode pemantauan hingga 8 November 2026. Dari jumlah tersebut, 94 konten atau sekitar 74 persen disebut dimoderasi atas permintaan Kementerian Komunikasi dan Digital.

Jumlah itu meningkat dibandingkan pemantauan sebelumnya pada September 2026. Konten yang menjadi perhatian mencakup kritik terhadap Presiden dan pejabat pemerintah, informasi demonstrasi, kebakaran hutan dan lahan, banjir, hingga kritik terhadap program Makan Bergizi Gratis.

Perlu ditegaskan bahwa angka tersebut merupakan hasil pemantauan organisasi masyarakat sipil, bukan hasil audit pemerintah. Karena itu, temuan tersebut masih membutuhkan penjelasan dan klarifikasi dari pihak kementerian maupun platform digital.

Namun, persoalan ini tidak berhenti pada angka. Pada 17 November 2026, SAFEnet dan Remotivi mengundang Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid untuk berdiskusi secara terbuka mengenai kebijakan moderasi konten. Sang menteri tidak hadir dalam forum tersebut.

Ketidakhadiran seorang pejabat tentu tidak otomatis berarti menghindari kritik. Bisa saja ada agenda lain yang lebih mendesak. Tetapi ketika sebuah kementerian sedang dipersoalkan karena kebijakan yang menyentuh kebebasan berekspresi, kesempatan menjelaskan kebijakan secara terbuka semestinya menjadi sesuatu yang penting.

Apalagi, kementerian yang bersangkutan mengurusi komunikasi.

Situasinya menjadi sedikit jenaka. Kementerian yang bertugas mengurus komunikasi justru sedang menghadapi persoalan komunikasi. Pemerintah memiliki kewenangan meminta platform menghapus konten, tetapi ketika diminta menjelaskan kebijakan tersebut, ruang dialog belum juga menemukan titik temu.

Barangkali komunikasi memang tidak selalu mudah. Terutama jika lawan bicaranya tidak sedang menyampaikan pujian.

Pemerintah dan Seni Berbicara kepada Diri Sendiri

Dalam teori komunikasi, James E. Grunig dan Todd Hunt memperkenalkan konsep two-way symmetrical communication. Model ini menekankan pentingnya komunikasi dua arah yang memungkinkan organisasi dan publik saling mendengar, memahami, serta menyesuaikan diri.

Dalam konteks pemerintahan, komunikasi publik seharusnya tidak berhenti pada kegiatan menyampaikan keberhasilan program, mempromosikan kebijakan, atau memastikan pesan Presiden mendapat jangkauan luas.

Pemerintah juga perlu mendengar keberatan masyarakat. Bahkan, terkadang justru dari keberatan itulah persoalan kebijakan bisa ditemukan sebelum menjadi masalah yang lebih besar.

BEI Buka Afiliasi Pemegang Saham, Seberapa Transparan Pasar Modal Kita? Baca Juga BEI Buka Afiliasi Pemegang Saham, Seberapa Transparan Pasar Modal Kita?

Jika komunikasi hanya berjalan dari pemerintah menuju masyarakat, yang terbentuk bukan dialog, melainkan pengeras suara. Suaranya mungkin keras, jangkauannya mungkin luas, tetapi belum tentu ada yang benar-benar mendengarkan.

Di sinilah klaim kenaikan kepuasan Presiden dan polemik moderasi konten menjadi dua persoalan yang saling berkaitan.

Pemerintah boleh membangun citra positif. Setiap pemerintahan tentu ingin kebijakannya diterima dan pemimpinnya dipercaya. Namun, kepercayaan publik tidak bisa dibangun hanya dengan mengumumkan angka yang menggembirakan, apalagi jika ruang untuk mempertanyakan angka tersebut justru tidak cukup terbuka.

Begitu pula dengan moderasi konten. Negara memang memiliki kewajiban menangani penipuan, ancaman, ujaran kebencian, dan konten ilegal. Ruang digital tidak bisa dibiarkan menjadi tempat yang merugikan masyarakat.

Tetapi kritik terhadap pejabat tidak otomatis menjadi disinformasi. Ketidaksetujuan bukan selalu ancaman. Dan pertanyaan yang tidak menyenangkan bukan berarti harus segera dimasukkan ke dalam kategori konten bermasalah.

Pemerintah perlu menjelaskan batas-batasnya. Konten seperti apa yang diminta untuk dihapus? Apa dasar hukumnya? Siapa yang memeriksa? Apakah pemilik konten memiliki kesempatan mengajukan keberatan?

Tanpa penjelasan yang transparan, publik akan kesulitan membedakan antara penegakan aturan dan upaya mengendalikan percakapan.

Popularitas Bukan Kekebalan dari Pertanyaan

Ada satu hal yang tampaknya perlu diingat dalam komunikasi politik: tingkat kepuasan bukanlah surat keterangan bahwa pemerintah sudah melakukan semuanya dengan benar.

Bahkan jika angka 61 persen itu nantinya terbukti melalui survei yang kredibel, masih ada 39 persen yang belum tentu memiliki pandangan serupa. Mereka bukan angka yang bisa dihapus dari tabel hanya karena hasilnya kurang menyenangkan.

Demokrasi memang tidak bekerja berdasarkan prinsip bahwa pemerintah hanya perlu mendengarkan kelompok yang puas. Justru suara yang tidak puas perlu mendapatkan ruang agar pemerintah mengetahui apa yang harus diperbaiki.

Kritik juga tidak selalu datang dengan bahasa yang santun. Ada yang disampaikan melalui tulisan panjang, ada yang berupa demonstrasi, ada pula yang dibungkus meme dengan gambar dan kalimat yang mungkin membuat pejabat harus menarik napas lebih dahulu sebelum membacanya.

Tetapi begitulah ruang publik. Tidak semua orang memiliki kemampuan menyusun kritik seperti naskah pidato kenegaraan. Sebagian masyarakat bahkan menyampaikan kekecewaannya melalui humor karena merasa bahasa resmi sudah terlalu sering digunakan untuk menjelaskan hal-hal yang belum selesai.

Pemerintah tidak harus menyukai semua kritik. Namun, pemerintah harus mampu membedakan kritik yang perlu dijawab dari konten yang memang melanggar hukum.

Sebab, semakin besar kewenangan negara dalam mengatur ruang digital, semakin besar pula tanggung jawabnya untuk menjelaskan bagaimana kewenangan itu digunakan.

Pada akhirnya, komunikasi pemerintah bukan perlombaan untuk mendapatkan angka kepuasan tertinggi atau memastikan semua percakapan berjalan sesuai naskah. Kepercayaan publik tidak tumbuh karena masyarakat terus-menerus mendengar kabar baik, melainkan karena mereka tahu bahwa pemerintah bersedia menjawab ketika kabarnya buruk.

Kalau angka kepuasan naik, tentu boleh dirayakan. Kalau kritik datang, sebaiknya dijawab. Sebab, pemerintah tidak sedang mengelola kolom komentar miliknya sendiri. Ia sedang menjalankan negara yang warganya punya hak untuk berbicara.

Dan kalau setiap kritik harus lebih dahulu melewati pemeriksaan, sementara setiap klaim keberhasilan cukup diumumkan begitu saja, barangkali yang sedang dibangun bukan komunikasi dua arah. Itu lebih mirip siaran langsung dengan kolom komentar yang hanya boleh diisi oleh penonton yang setuju.

Follow news.publikalabs.com

Add this site to your preferred sources on Google

Add to preferred sources
Bagikan
Tentang penulis Kevin Khanza

Kevin Khanza adalah pengamat isu komunikasi, teknologi, bisnis, serta perkembangan sosial dan digital. Ia tertarik pada berbagai fenomena yang muncul ketika perubahan teknologi bertemu dengan perubahan perilaku masyarakat, terutama dalam cara orang berkomunikasi, bekerja, mengonsumsi informasi, dan mengambil keputusan. Melalui tulisan, Kevin mengeksplorasi berbagai isu tersebut secara ringan dan kontekstual dengan menghubungkan perkembangan digital dengan realitas yang dekat dengan kehidupan sehari-hari.