Lewati ke konten
Membaca Isu, Memahami Komunikasi

UU Perampasan Aset Disahkan, Transparansi DPR Dipertanyakan

UU Perampasan Aset disetujui DPR menjadi undang-undang. Namun, proses pembahasannya menyisakan kritik terkait keterbukaan dokumen dan partisipasi publik.

Kevin Khanza
Kevin Khanza Penulis · Kamis, 19 November 2026 · 17:21:56 WIB
UU Perampasan Aset Disahkan, Transparansi DPR Dipertanyakan
Suasana rapat paripurna ke-13 DPR masa persidangan II tahun sidang 2026-2027 di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).

JAKARTA — Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (19/11/2026). Pengesahan ini mengakhiri penantian panjang terhadap regulasi yang telah lama masuk dalam agenda pemberantasan korupsi.

Namun, keputusan tersebut berlangsung di tengah kritik mengenai keterbukaan proses legislasi. Sejumlah organisasi masyarakat sipil mempersoalkan akses terhadap dokumen pembahasan, sementara DPR menyatakan proses penyusunan telah melibatkan berbagai pihak dan dapat dipantau masyarakat.

Perbedaan keterangan itu menempatkan komunikasi DPR sebagai salah satu aspek yang ikut menjadi sorotan setelah pengesahan. Persoalannya bukan hanya bagaimana lembaga legislatif menyampaikan keberhasilan pembahasan, tetapi juga sejauh mana publik memperoleh informasi yang cukup untuk memahami proses dan substansi aturan yang disepakati.

DPR Klaim Pembahasan Terbuka

Ketua Komisi III DPR RI sekaligus Ketua Panitia Kerja RUU Perampasan Aset, Habiburokhman, menyampaikan bahwa pembahasan regulasi tersebut telah melalui lebih dari 87 kegiatan rapat dengar pendapat dan rapat dengar pendapat umum bersama pakar, akademisi, serta organisasi masyarakat. DPR juga mengklaim telah melakukan kunjungan kerja ke 15 provinsi dan menjangkau 46 daerah pemilihan untuk menyerap aspirasi.

KTT ASEAN: Ketika Permintaan Maaf Justru Menjadi Pembelaan Diri Presiden Prabowo Subianto Baca Juga KTT ASEAN: Ketika Permintaan Maaf Justru Menjadi Pembelaan Diri Presiden Prabowo Subianto

Dalam laporan pembahasan, DPR menyebut terdapat 397 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yang telah dibahas. Rancangan yang semula terdiri atas 67 pasal kemudian berkembang menjadi 74 pasal.

Habiburokhman menyatakan masyarakat dan media dapat mengikuti proses pembahasan melalui siaran TVR Parlemen, kanal YouTube DPR, serta laman resmi lembaga tersebut. Ia juga menegaskan bahwa tahapan pembahasan, mulai dari rapat dengar pendapat hingga rapat panitia kerja, dilakukan secara terbuka.

Keterangan itu menjadi bagian dari penjelasan DPR mengenai proses legislasi yang telah dijalankan. Akan tetapi, keterbukaan rapat dan ketersediaan dokumen merupakan dua hal yang berbeda. Siaran rapat memungkinkan masyarakat menyaksikan jalannya pembahasan, sedangkan akses terhadap draf dan daftar inventarisasi masalah diperlukan untuk memeriksa perubahan substansi serta menyiapkan masukan secara terarah.

Koalisi Sipil Persoalkan Akses Dokumen

Kritik terhadap keterbukaan pembahasan disampaikan Koalisi Advokasi Perampasan Aset yang terdiri atas sejumlah organisasi masyarakat sipil, termasuk Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Transparency International Indonesia.

Pada 16 November 2026, koalisi tersebut memublikasikan somasi kepada pimpinan DPR dan Ketua Komisi III. Mereka meminta DPR membuka naskah RUU versi terbaru, naskah akademik, serta DIM yang menjadi dasar pembahasan bersama pemerintah.

Dalam dokumen somasi, koalisi menyatakan telah menelusuri kanal publikasi resmi DPR sejak 10 September hingga 12 November 2026, tetapi tidak menemukan naskah resmi terbaru yang dapat diakses. Mereka menilai masyarakat diminta berpartisipasi dalam proses legislasi, sementara dokumen yang diperlukan untuk memahami perubahan substansi belum tersedia secara memadai.

Keberatan tersebut bukan berarti seluruh proses pembahasan terbukti tertutup. DPR memiliki penjelasan berbeda mengenai akses publik terhadap rapat dan dokumen. Namun, somasi itu menunjukkan adanya persoalan yang secara spesifik dipersoalkan masyarakat sipil: apakah keterbukaan informasi telah mencakup dokumen yang menjadi dasar pengambilan keputusan, bukan hanya agenda dan rekaman rapat.

Dalam komunikasi kebijakan, perbedaan antara informasi yang disampaikan lembaga dan informasi yang dibutuhkan masyarakat dapat memengaruhi penerimaan terhadap suatu keputusan. Publik tidak hanya memerlukan pemberitahuan bahwa sebuah aturan telah dibahas, tetapi juga akses untuk mengetahui apa yang berubah, mengapa perubahan dilakukan, dan bagaimana masukan masyarakat dipertimbangkan.

Ramai di Media Sosial Belum Tentu Mewakili Opini Publik

Perhatian terhadap RUU Perampasan Aset juga terlihat dalam percakapan digital. Laporan Drone Emprit yang diterbitkan pada 19 November mencatat 6.797 penyebutan terkait isu tersebut selama periode 13–19 November 2026. Jumlah itu meningkat 1.016 persen dibandingkan periode sebelumnya.

Customer Experience: Membangun Kepercayaan Melalui Pengalaman Baca Juga Customer Experience: Membangun Kepercayaan Melalui Pengalaman

Laporan yang sama mencatat sentimen negatif sebesar 59 persen di X dan 62 persen di Threads. Percakapan berkembang bukan hanya mengenai pengesahan, tetapi juga menyangkut isi rancangan dan kepercayaan terhadap lembaga legislatif.

Angka tersebut menggambarkan dinamika percakapan di platform yang dipantau, bukan ukuran representatif pendapat seluruh masyarakat Indonesia. Meski demikian, data itu memperlihatkan bahwa pengesahan regulasi tidak serta-merta menghentikan pertanyaan dan kritik yang berkembang di ruang digital.

Situasi ini menjadi tantangan komunikasi politik bagi DPR. Narasi mengenai capaian legislasi dapat disampaikan melalui konferensi pers, laporan rapat, dan kanal resmi. Namun, penerimaan publik juga dipengaruhi oleh pengalaman masyarakat dalam memperoleh informasi, memahami substansi, serta melihat apakah kritik mendapatkan tanggapan yang memadai.

Pengesahan Belum Berarti Langsung Berlaku

Aspek lain yang perlu dijelaskan kepada masyarakat adalah waktu pemberlakuan undang-undang tersebut. Pasal 74 mengatur bahwa undang-undang mulai berlaku dan dilaksanakan setelah 12 bulan sejak diundangkan serta setelah terbentuknya badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) dan Pasal 61 ayat (1).

Dengan demikian, pengesahan dalam rapat paripurna pada 19 November tidak otomatis membuat seluruh ketentuan langsung berlaku pada hari yang sama. Pemberlakuannya masih bergantung pada pengundangan dan pembentukan badan yang dipersyaratkan dalam undang-undang.

Ketentuan ini penting disampaikan secara jelas agar masyarakat tidak menyamakan persetujuan DPR dengan pelaksanaan aturan. Penjelasan mengenai tahapan berikutnya, lembaga yang harus dibentuk, dan kesiapan pelaksanaan menjadi bagian dari informasi publik yang perlu disediakan pemerintah dan DPR.

Penyampaian informasi yang tidak utuh berisiko menimbulkan kesalahpahaman, terutama ketika sebuah kebijakan memiliki konsekuensi luas dan menyentuh kepentingan masyarakat.

Kepercayaan Publik Menjadi Ujian Berikutnya

Pengesahan UU Perampasan Aset merupakan capaian dalam proses legislasi. Namun, proses komunikasi yang menyertainya tetap menjadi bagian penting dari penilaian publik terhadap DPR.

Klaim mengenai banyaknya rapat, jumlah DIM yang diselesaikan, dan keterlibatan pemangku kepentingan merupakan informasi penting. Pada saat yang sama, kritik mengenai akses dokumen juga membutuhkan jawaban yang terbuka dan dapat diverifikasi.

Kepercayaan terhadap lembaga publik tidak hanya dibentuk melalui keberhasilan menghasilkan kebijakan. Transparansi informasi, konsistensi pernyataan, serta kesediaan menjelaskan keputusan kepada masyarakat turut menentukan bagaimana kebijakan diterima.

Setelah palu sidang diketuk, pekerjaan komunikasi DPR belum selesai. Publik masih membutuhkan penjelasan mengenai proses yang telah berlangsung, substansi aturan yang disahkan, dan langkah pelaksanaannya. Pada titik itulah keterbukaan diuji, bukan hanya melalui pernyataan bahwa proses telah berjalan transparan, melainkan melalui informasi yang benar-benar dapat diakses dan diperiksa masyarakat.

Follow news.publikalabs.com

Add this site to your preferred sources on Google

Add to preferred sources
Bagikan
Tentang penulis Kevin Khanza

Kevin Khanza adalah pengamat isu komunikasi, teknologi, bisnis, serta perkembangan sosial dan digital. Ia tertarik pada berbagai fenomena yang muncul ketika perubahan teknologi bertemu dengan perubahan perilaku masyarakat, terutama dalam cara orang berkomunikasi, bekerja, mengonsumsi informasi, dan mengambil keputusan. Melalui tulisan, Kevin mengeksplorasi berbagai isu tersebut secara ringan dan kontekstual dengan menghubungkan perkembangan digital dengan realitas yang dekat dengan kehidupan sehari-hari.